PersandinganUUPerpajakan

70
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar tersebut diterbitkan
setelah dilakukan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan
yang disampaikan Wajib Pajak yang menyatakan kurang bayar,
nihil, atau lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Apabila Wajib Pajak setelah menerima Surat Ketetapan Pajak
Lebih Bayar dan menghendaki pengembalian kelebihan
pembayaran pajak, wajib mengajukan permohonan tertulis
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).
Ayat (2)
Ayat (3)
Cukup jelas.
Cukup jelas.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Pasal 17A
(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah
pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang,
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada
pembayaran pajak.
(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Penjelasan Pasal 17A
Ayat (1)
Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan
untuk:
a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan
pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak;
b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak sama
dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut
oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak
yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak Keluaran
dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak
Pertambahan Nilai tersebut; atau
c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak
yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau
pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
70 71
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 17B
(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C dan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D, harus menerbitkan
surat ketetapan pajak paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat
permohonan diterima secara lengkap.
(1a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan
tindak pidana di bidang perpajakan, yang ketentuannya diatur dengan
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Apabila setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus diterbitkan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan