PersandinganUUPerpajakan

Penjelasan Pasal 8
Ayat (1)
Jangka waktu 1 (satu) tahun takwim adalah dari 1 Januari sampai
dengan 31 Desember.
Ayat (2)
Karena tahun pajak dimulai pada tanggal 1 Januari, maka
keadaan obyek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat
yang menentukan pajak yang terhutang.
Contoh :
a. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa tanah dan
bangunan.
Pada tanggal 10 Januari 1986 bangunannya terbakar, maka
pajak yang terhutang tetap berdasarkan keadaan obyek
pajak pada tanggal 1 Januari 1986, yaitu keadaan sebelum
bangunan tersebut terbakar;
b. Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 1986 berupa sebidang
tanah tanpabangunan di atasnya.
Ayat (3)
Pada tanggal 10 Agustus 1986 dilakukan pendataan, ternyata
di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka
pajak yang terhutang untuk tahun 1986 tetap dikenakan
pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 1986.
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun
1987.
Tempat pajak yang terhutang untuk Kotamadya Batam, di wilayah
propinsi daerah tingkat I yang bersangkutan.
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
Pajak Bumi dan Bangunan
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN
404 405
BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG,
DAN SURAT KETETAPAN PAJAK
Pasal 9
(1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek
pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak.
(2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani
dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah
kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek
Pajak oleh subyek pajak.
(3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri
Keuangan.
Penjelasan Pasal 9
Ayat (1)
Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan surat
Pemberitahuan Obyek Pajak untuk diisi dan dikembalikan
kepada Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak yang pernah
dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan obyek pajaknya
kecuali kalau ia menerima SPOP, maka dia wajib mengisinya dan
mengembalikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat
Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) dibuat sedemikian rupa
Pajak Bumi dan Bangunan