- Page 1 and 2:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 6:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSUNAN
- Page 10:
20. Surat Tagihan Pajak adalah sura
- Page 14:
14 atau mengukuhkan Pengusaha Kena
- Page 18:
18 Ayat (4) Terhadap Wajib Pajak at
- Page 22:
22 c. Surat Pemberitahuan yang meny
- Page 26:
26 Ayat (5) Untuk mencegah usaha pe
- Page 30:
Ayat (5) Tata cara penerimaan dan p
- Page 34:
(4) Walaupun Direktur Jenderal Paja
- Page 38:
38 Penghasilan, Direktur Jenderal P
- Page 42:
42 pembayaran pajak yang terutang t
- Page 46:
46 Ayat (3) Untuk menciptakan kesei
- Page 50:
50 negara berdasarkan putusan penga
- Page 54:
54 karena melanggar kewajiban perpa
- Page 58:
58 dimaksud pada ayat (1) huruf d,
- Page 62:
62 pajak sebelumnya diterbitkan ber
- Page 66:
66 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG
- Page 70:
70 Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya
- Page 74:
permohonan diterima secara lengkap
- Page 78:
78 Pajak yang tidak/kurang dibayar
- Page 82:
82 dikenai sanksi administrasi beru
- Page 86:
adalah tindakan penagihan pajak yan
- Page 90:
(1) Dihapus. 90 sejak tanggal pener
- Page 94:
94 Ayat (2) Yang dimaksud dengan al
- Page 98:
98 terhadap pajak-pajak yang diteta
- Page 102:
Contoh: Untuk tahun pajak 2008, Sur
- Page 106:
Penghitungan Penghasilan Neto dan W
- Page 110:
110 dengan menggunakan metode penyu
- Page 114:
114 atau di tempat Wajib Pajak (Pem
- Page 118:
118 Pajak melalui Wajib Pajak dapat
- Page 122:
122 terhadap badan, badan yang diny
- Page 126:
126 e. jumlah Wajib Pajak dan/atau
- Page 130:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 134:
pidana, pegawai pajak dapat diaduka
- Page 138:
138 Penjelasan Pasal 38 Pelanggaran
- Page 142:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 146:
Penjelasan Pasal 42 Cukup jelas. (1
- Page 150:
arang bergerak maupun tidak bergera
- Page 154:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 158:
. cabang perusahaan; c. kantor perw
- Page 162:
Huruf b Cukup jelas. Huruf c Warisa
- Page 166:
Ayat (1) Kewajiban pajak subjektif
- Page 170:
termasuk: 1. keuntungan karena peng
- Page 174:
dengan syarat badan pasangan usaha
- Page 178:
juga, keuntungan berupa selisih ant
- Page 182:
kredit kecil lainnya sampai dengan
- Page 186:
Huruf e Penggantian atau santunan y
- Page 190:
(2) Biaya-biaya yang berkenaan deng
- Page 194:
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- Page 198:
Selanjutnya lihat ketentuan dalam P
- Page 202:
Ayat (3) Dalam menghitung Penghasil
- Page 206:
pegawai yang telah dipotong pajak o
- Page 210:
yang diterima oleh lembaga keagamaa
- Page 214:
kesatuan, sehingga tidak ada imbala
- Page 218:
harta. Dengan demikian PT A mendapa
- Page 222:
Kelompok Harta Berwujud I. Bukan ba
- Page 226:
erproduksi dan tidak dikaitkan deng
- Page 230:
Ayat (1a) Amortisasi dimulai pada b
- Page 234:
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksu
- Page 238:
6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ay
- Page 242:
Penghasilan selama 3 (tiga) bulan R
- Page 246:
30%x Rp 84.160.000,00 = Rp 25.248.0
- Page 250:
kemungkinan dapat terjadi penghasil
- Page 254:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 258:
yang wajib melakukan pemotongan paj
- Page 262:
Penjelasan Pasal 22 Ayat (1) Berdas
- Page 266:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 270:
tersebut ditambahkan pada Pajak Pen
- Page 274:
Ayat (3) Ayat (4) Cukup jelas. Apab
- Page 278:
telah jatuh tempo pembayarannya ole
- Page 282:
Ayat (2a) Ayat (3) Ayat (4) Cukup j
- Page 286:
setelah diperhitungkan dengan utang
- Page 290:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 294:
pajak berdasarkan ketentuan-ketentu
- Page 298:
Penjelasan Pasal 34 Cukup jelas SUS
- Page 302:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSUNAN
- Page 306:
20. Nilai Impor adalah nilai berupa
- Page 310:
Huruf e Barang Kena Pajak berupa pe
- Page 314:
Kalau PT. A mempunyai 50% (lima pul
- Page 318:
dimaksud pada ayat (1) huruf h diat
- Page 322:
(1) Dihapus. Pasal 4A (2) Jenis bar
- Page 326:
4. jasa lembaga rehabilitasi; 5. ja
- Page 330:
juga Pajak Penjualan atas Barang Me
- Page 334:
Dihapus. Penjelasan Pasal 6 Pasal 6
- Page 338:
Contoh: a. Pengusaha Kena Pajak A m
- Page 342:
Kena Pajak yang melakukan kegiatan
- Page 346:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 350: Ayat (7) Dalam rangka menyederhanak
- Page 354: hanya diperkenankan dilakukan pada
- Page 358: Apabila mobil tersebut kemudian die
- Page 362: yang berada di wilayah kerja 1 (sat
- Page 366: (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai
- Page 370: Pajak sebagaimana dimaksud pada aya
- Page 374: d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Ti
- Page 378: lain. Pada waktu membeli Barang Ken
- Page 382: Pasal 16F Pembeli Barang Kena Pajak
- Page 386: 386 SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDAN
- Page 390: Penjelasan Pasal 1 Angka 1 Permukaa
- Page 394: pajak yang dimiliki/dikuasai/diguna
- Page 398: Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib
- Page 404: Penjelasan Pasal 8 Ayat (1) Jangka
- Page 408: dikenakan sanksi administrasi sebag
- Page 412: Ayat (4) Menurut ketentuan ini dend
- Page 416: Dihapus Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4)
- Page 420: (2) Kewajiban memberikan keterangan
- Page 424: Ayat (3) Untuk mencegah terjadinya
- Page 428: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSUNAN
- Page 432: ditentukan lelang. oleh ketentuan p
- Page 436: negara, Undang-Undang Dasar 1945, d
- Page 440: Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Pengert
- Page 444: SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 448: Surat Paksa disampaikan kepada Pena
- Page 452:
pemegang saham dari perseroan terba
- Page 456:
penyitaan adalah: a. pakaian dan te
- Page 460:
(2) Terhadap barang yang telah disi
- Page 464:
Pelayanan Pajak Perusahaan Negara d
- Page 468:
d. obligasi, saham, atau surat berh
- Page 472:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 476:
. alasan untuk melakukan pencegahan
- Page 480:
Kepala Daerah Tingkat I. (2) Sebelu
- Page 484:
Ayat (4) Pada dasarnya pihak ketiga
- Page 488:
488 sengaja mencegah, menghalang-ha
- Page 492:
e. Pejabat Pos adalah Pejabat Perus
- Page 496:
Tidak dikenakan Bea Meterai atas :
- Page 500:
surat perjanjian di bawah tangan, m
- Page 504:
SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UN
- Page 508:
Penjelasan Pasal 17 508 Cukup jelas