Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara - Forest Peoples Programme

Konflik antara kebijakan pemerintah saat ini dengan konsep adat
mengenai kepemilikan lahan dan hak guna dianggap sebagai salah
satu penyebab utama dari sengketa di daerah dataran tinggi Vietnam
selama satu dekade terakhir. Konflik biasanya terjadi di mana lahan
hutan adat dialokasikan menurut perundang-undangan bagi orang luar
atau bahkan bagi rumah tangga masyarakat. Rejim kepemilikan lahan
formal Negara yang baru, yang dikenal sebagai “kepemilikan publik
atas lahan”, telah menyebabkan kepemilikan dan hak guna lahan
masyarakat adat dialihkan ke rumah tangga dan organisasi ekonomi.
Hak guna lahan adat telah dibatasi. Selain itu, pengaturan pembagian
manfaat secara adat tidak diakui secara resmi di bawah undangundang
tertulis. Hukum adat mengatur pembagian manfaat di dalam
masyarakat, sedangkan undang-undang tertulis menetapkan metode
pembagian manfaat yang rumit dan sebagian besar dibiarkan tanpa
penjelasan kepada penduduk lokal.
Tambahan pula, para administrator lahan dan hutan pada tingkat yang
berbeda terkadang tidak menyadari peranan dan pentingnya sistem
adat untuk mengatur lahan dan sumber daya, dan kurangnya
pengetahuan mereka ini membatasi sampai sejauh mana ciri positif
dari norma dan peraturan adat dapat dimasukkan ke dalam praktek
pengelolaan lahan resmi. Meskipun beberapa pembuat kebijakan dan
administrator kehutanan benar-benar mengakui keberadaan hukum
adat, banyak yang menganggapnya sebagai suatu halangan ketimbang
bantuan bagi pelaksanaan undang-undang tertulis mengenai
pengelolaan dan pengembangan hutan.
Di samping itu, meskipun peraturan-peraturan perlindungan hutan
cenderung dikembangkan melalui konsultasi dengan desa-desa,
penduduk desa seringkali menganggap mereka sebagai bentuk lain
dari undang-undang tertulis yang berlaku secara eksternal, yang
mungkin tidak konsisten dengan aturan adat. Kebanyakan masyarakat
desa tidak menerima pengakuan hukum atas hak-hak hutan adat
mereka, dan sering melihat perlindungan hutan di bawah peraturan
desa sebagai sarana bagi “pihak lain” untuk memperoleh keuntungan
finansial. Selain itu, peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa yang
ditunjuk oleh negara, bukan oleh pemimpin desa adat, yang
menyebabkan gesekan dalam hal siapa yang memberikan keputusan,
atas nama siapa, dan untuk kepentingan siapa.