Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara - Forest Peoples Programme

dorongan dan dukungan dari pemerintah nasional dan sering kali
ditujukan untuk pengembangan pertanian atau industri.
Land tenure: hubungan, yang didefinisikan secara hukum atau
secara adat, antar masyarakat, secara individu atau kelompok, terkait
lahan. Kategori-kategori dalam penguasaan lahan mencakup pribadi,
komunal, akses terbuka dan Negara. Aturan-aturan penguasaan
mendefinisikan pengalokasian hak milik atas lahan dalam
masyarakat. Aturan-aturan ini mendefinisikan bagaimana akses
diberikan terhadap hak untuk memanfaatkan, mengendalikan dan
mengalihkan lahan, serta tanggung jawab dan batasan-batasan
terkait. Dalam terminologi sederhana, sistem penguasaan lahan
menetapkan siapa dapat memanfaatkan sumber daya apa selama
berapa lama dan dalam kondisi apa.
Leaseback: sebuah transaksi finansial, di mana orang menjual suatu
aset, seperti tanah dan menyewanya untuk suatu periode yang
panjang. Karenanya, sang penjual masih terus dapat memanfaatkan
aset tersebut tapi sudah tidak memiliki hak milik atasnya. Setelah
membeli suatu aset, sang pemilik membuat kesepakatan jangka
panjang di mana aset tersebut disewakan kepada sang penjual
dengan harga yang disepakati.
Leasehold: real property (real estate) yang dipegang oleh
pengguna/penyewa (tenant atau lessee) berdasarkan sebuah
perjanjian sewa selama periode tertentu, umumnya dengan syaratsyarat
yang tertulis dalam kesepakatan tersebut, setelah masa sewa
berakhir, properti itu akan dikembalikan kepada pemiliknya
(freehold owner) atau kepada pemberi sewa (lessor).
Legal pluralism: keberadaan bersama dan interaksi antara beberapa
tata tertib hukum seperti hukum internasional, negara, adat, agama,
proyek dan lokal, yang seluruhnya dapat bertindak sebagai landasan
untuk mengklaim hak milik. Dalam sebuah proses yang disebut
sebagai “forum shopping”, orang mungkin cenderung untuk
memilih salah satu kerangka kerja hukum ini sebagai basis klaim
mereka atas sebuah sumber daya. Keberadaan beberapa kerangka
kerja hukum, dengan demikian, dapat memungkinkan adanya
fleksibilitas yang cukup bagi orang untuk bergerak bebas dalam
pemanfaatan sumber daya alam dan tanah. Pluralisme hukum juga
mencerminkan dinamika hak milik, karena kerangka kerja hukum
5