Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara - Forest Peoples Programme

pelanggaran hak asasi manusia, ketidakpastian tenurial, kemiskinan
dan pengabaian pemerintah dalam hal penyediaan pelayanan dasar
seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar masyarakat adat
ditemukan di desa-desa terpencil dan dalam ancaman terus menerus
dari proyek kehutanan dan pertambangan yang didukung
pemerintah, kawasan konservasi yang dinyatakan pemerintah dan
perkebunan pertanian komersial.
Instrumen tenurial sebelumnya yang dikembangkan oleh DENR
dalam program kehutanannya gagal untuk menyelesaikan banyak
konflik tanah dalam wilayah-wilayah masyarakat adat. Selain
menyediakan jaminan yang sangat terbatas pada masyarakat adat,
program ini tidak memiliki kekuatan untuk memberikan
kepemilikan penuh atas tanah karena tanah tetap menjadi milik
Negara, sehingga mengurangi hak-hak masyarakat adat untuk
mengelola dan menguasai wilayah mereka secara mandiri.
Hasil yang signifikan dari advokasi untuk mendapatkan pengakuan
Negara atas hak masyarakat adat adalah Republic Act No. 7381 atau
Undang-Undang Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Rights
Act/IPRA), yang ditandatangani oleh Presiden Fidel V. Ramos pada
tahun 1997. IPRA dianggap sebagai terobosan besar dalam sistem
hukum Filipina karena akhirnya mengakui hak-hak masyarakat adat
yang telah diabaikan selama lebih dari 300 tahun.
IPRA mengimplementasikan ketentuan dalam Konstitusi Filipina
yang mengakui dan memajukan hak-hak komunitas budaya adat di
dalam kerangka kesatuan dan pembangunan nasional. Diantara hakhak
penting yang dilindungi oleh hukum itu adalah: hak milik adat,
hak-hak sipil dan politik semua anggota masyarakat adat, dan hakhak
sosial dan budaya semua anggota adat. 23 Secara signifikan,
IPRA juga mencakup ketentuan mengenai partisipasi perempuan
yang secara strategis menunjukkan adanya celah dalam kebanyakan
kebijakan pemerintah yang membatasi, jika tidak meniadakan,
dimensi gender.
IPRA menyebabkan pembentukan Komisi Nasional Masyarakat
Adat (National Commission on Indigenous Peoples/NCIP), yang
memiliki mandat untuk menerapkan hukum serta otoritas akhir