Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara - Forest Peoples Programme

agraria (ARB) diharuskan membentuk koperasi atau asosiasi, yang
upaya kolektifnya adalah untuk membuat tanah menjadi produktif.
Meskipun dianggap sebagai kebijakan penting dalam perjuangan
mendapatkan tanah dan keadilan sosial oleh para petani tanpa tanah,
pelaksanaan UU ini menemui perlawanan sengit dari para tuan
tanah dan dalam beberapa kasus, konfrontasi berdarah telah terjadi
antara petani/pekerja ladang dan tuan tanah. 27
Pembebasan lahan dan kecenderungan ekspansi kelapa sawit
Secara historis, perkebunan kelapa sawit terkonsentrasi di
perkebunan besar seperti perkebunan-perkebunan yang sebelumnya
dipegang oleh NDC-Guthrie (misalnya NGEI dan NGPI) dan
Agumill di Agusan del Sur dan Kenram di Sultan Kudarat. Karena
CARP, perkebunan-perkebunan besar ini dihapuskan dan
kepemilikannya diberikan kepada petani-pekerja yang membentuk
koperasi. Mengkonsolidasikan perkebunan besar untuk dijadikan
perkebunan kelapa sawit sulit karena kendala yang disebabkan oleh
hukum Filipina atas kepemilikan tanah dan sumber daya alam.
Yang biasa menjadi target adalah mereka yang memegang CLOA,
sertifikat tanah pribadi, perjanjian pengelolaan hutan (misalnya
ISFP, CBFMA) dan pemegang CADT.
Skema kepemilikan tanah yang berbeda telah berkembang selama
beberapa tahun terakhir. Berikut adalah skema berbeda yang dibuat
oleh perusahaan kelapa sawit dalam kaitannya dengan pemilik
tanah: