Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara - Forest Peoples Programme

atau diklasifikasikan sebagai daerah bermasalah. Akhirnya, jumlah
sewa yang ditambahkan pada manfaat ekonomi lebih besar dari
yang disebutkan dalam Surat Perintah (AO) DAR Nomor 5, seri
tahun 1997. Perubahan dalam komponen variabel (paket ekonomi)
adalah sebagai berikut:
Tahun yang dicakup Jumlah (per hektar
dalam Php)
1998-2002 1,865
2003-2006 2,365
2007-2011 2,865
2012-2016 3,365
2017-2021 3,865
2022-2026 4,365
2027-2031 4,865
2032 5,365
DARAB, dalam tinjauannya terhadap kasus ini, mengeluarkan
keputusan pada tanggal 3 Februari 2004 "menyatakan penambahan
perjanjian sewa tidak sah; menyatakan perjanjian sewa yang asli sah
dan mengikat kedua belah pihak; bahwa setiap negosiasi ulang dari
perjanjian sewa yang ada harus sesuai sepenuhnya dengan Surat
Perintah No. 5 seri tahun 1997." Sebagaimana ditetapkan dalam
Surat Perintah itu, "syarat dan ketentuan perjanjian sewa termasuk
penentuan dan perhitungan biaya sewa lahan kelapa sawit harus
disepakati bersama oleh para pihak yang mengikat kontrak, harus
mendapat persetujuan dari Komite Eksekutif PARC atas
rekomendasi dari PARCCOM dan sertifikasi DAR bahwa perjanjian
sewa itu tidak melanggar kebijakan dan prinsip-prinsip agraria."
Selanjutnya, berdasarkan Surat Perintah yang sama, dinyatakan
bahwa "Negosiasi ulang jumlah biaya sewa harus dilakukan oleh
para pihak setiap lima tahun, dan tunduk pada rekomendasi dari
PARCCOM dan tinjauan oleh DAR."
Keputusan pertama menguntungkan NGEI, tetapi FPPI mengajukan
mosi peninjauan kembali ke DARAB. Pada tanggal 22 Maret 2004,
DARAB mengeluarkan resolusi, yang benar-benar membalikkan