Khazanah ANTROPOLOGI
Khazanah ANTROPOLOGI
Khazanah ANTROPOLOGI
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
114<br />
<strong>Khazanah</strong> Antropologi SMA 1<br />
etnopolitik (ethnopolitic conflict). Etnopolitic conflict yang melahirkan<br />
gerakan separatisme di berbagai negara selalu berpangkal kepada<br />
persoalan ketidakadilan, kesenjangan, dan perbedaan ideologi. Hal<br />
tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya konflik<br />
antaretnik di Indonesia. Sejak tahun 1995–2002 di Indonesia telah terjadi<br />
sebanyak 300 kasus kerusuhan dan konflik sosial yang bernuansa SARA<br />
seperti kasus Tasikmalaya, Ketapang, Sambas, dan Ambon yang<br />
berpangkal pada permasalahan yang sama. Salah satu penyebabnya<br />
adalah adanya mekanisme dampak saring (filtering effect), yaitu suatu<br />
dampak yang disebabkan oleh program pembangunan yang hanya bisa<br />
dinikmati oleh mereka yang mampu menikmati hasil-hasil pembangunan.<br />
Etnopolitic conflict terjadi dalam dua dimensi, yaitu dimensi pertama,<br />
konflik di dalam tingkatan ideologis. Konflik ini terwujud di dalam<br />
bentuk konflik antara sistem nilai yang dianut oleh etnik pendukungnya<br />
serta menjadi ideologi dari kesatuan sosial. Dimensi kedua adalah konflik<br />
yang terjadi dalam tingkatan politis. Konflik ini terjadi dalam bentuk<br />
pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan dan sumber ekonomi<br />
yang terbatas dalam masyarakat.<br />
Gambar 7.2 Program transmigrasi<br />
Sumber: Indonesia Membangun<br />
Misalnya, usaha pemerintah untuk memeratakan penyebaran jumlah<br />
penduduk di Jawa dan di luar Jawa melalui program transmigrasi yang<br />
menimbulkan berbagai persoalan. Di samping kesulitan untuk<br />
beradaptasi dengan kebudayaan lokal, para transmigran dari Jawa juga<br />
sering mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Para<br />
transmigran yang mempunyai tingkat pendidikan lebih baik akan lebih<br />
mudah untuk merespons hasil pembangunan yang selama ini dijalankan<br />
oleh pemerintah RI.