VthCUJ

Perbaikan Pengelolaan
Hal mencolok dari persoalan pengelolaan ibadah haji terlihat dari menumpuknya
semua kewenangan pada lembaga yang sama, yaitu Kementerian
Agama. Di satu sisi, Kementerian merumuskan kebijakan pengelolaan haji,
tapi juga bertindak sebagai pelaksana, bahkan melakukan evaluasi serta
memberi penilaian baik-buruknya penyelenggaraan haji. Tentunya masalah
ini juga menjadi tanggung jawab Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat
sebagai mitra pengawasan. Keinginan memperbaiki UU Haji, khususnya
dalam hal perlunya pemisahan pengelolaan ibadah haji serta tabungan haji,
belum menemukan titik terang.
Hal mendasar berikutnya yang terkait dengan tata kelola adalah jaminan
standar kualitas layanan terhadap jemaah, termasuk mekanisme penanganan
aduan. Selama ini, posisi jemaah lebih sebagai penerima layanan, terlepas
apakah itu baik atau buruk. Hal ini juga diperparah oleh budaya kepasrahan
yang tinggi. Setiap protes atau keluhan bisa dianggap menodai kesakralan
dan niat baik yang berujung tidak mabrurnya ibadah haji. Terlebih lagi
masih kuatnya imbauan dari tokoh agama bahwa “semakin besar cobaan,
maka makin mabrur ibadahnya”.
Hal terakhir dan penting untuk dilaksanakan adalah mendorong dugaan
penyimpangan atau korupsi haji untuk diselesaikan secara hukum. Tidak
cukup temuan kerugian negara dianggap selesai dengan mengembalikan
uang pada kas negara. Dibutuhkan terapi kejut yang dapat memberikan
efek jera, tentunya masyarakat dan calon jemaah haji masih berharap banyak
pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kini saatnya mengembalikan kehormatan penyelenggaraan ibadah haji
sebagai misi nasional yang bisa dipertanggungjawabkan dunia-akhirat.
Sudah bukan saatnya lagi mencari rente dari “bisnis bertemu Tuhan”. n
Majalah detik 17 - 23 februari 2014