Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Lampiran 4
KEPUTUSAN
BUPATI / WALIKOTA
KABUPATEN / KOTA *) ………......…………..
NOMOR : ........................................................
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENDAMPINGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PROGRAM BIDANG CIPTA KARYA
KABUPATEN / KOTA *) ……........................…………..
MENIMBANG : 1. Bahwa pelaksanaan program pembangunan Bidang PU – Cipta Karya perlu dibina,
difasilitasi dan didampingi terutama melalui pembinaan dan fasilitasi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota selaku penanggung jawab penyelenggaraan bidang Cipta Karya
sesuai dengan azas otonomi daerah;
2. Bahwa penyusunan Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten/Kota Bidang PU –
Cipta Karya merupakan dokumen teknis yang perlu dilaksanakan dan difasilitasi untuk
meningkatkan kinerja pelayanan dan pembangunan Bidang Cipta Karya.
3. Bahwa untuk melakukan penyusunan tersebut diperlukan Satuan Tugas yang dapat
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan bidang ke Cipta Karyaan
dalam penyusunan RPIJM Kabupaten/Kota Bidang PU – Cipta Karya sesuai dengan
arahan, kebutuhan dan proiritas daerah.
4. Bahwa pembentukan satuan tugas dan susunan personil tersebut perlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati/Walikota setempat.
MENGINGAT :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
3. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang No. 1 Tentang 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang No. 7 Tentang 2004 tentang Sumberdaya Air;
10. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
11. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
12. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional 2010-2014;
100 Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya