Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong><br />
<strong>Pengendalian</strong><br />
2.1. Gambaran Umum<br />
<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong> sesuai dengan<br />
definisinya terdiri atas 2 kegiatan besar yaitu<br />
perencanaan <strong>dan</strong> pengendalian. Cakupan<br />
perencanaan dalam lingkup tersebut adalah :<br />
i) Penyusunan Program,<br />
ii) <strong>Perencanaan</strong> Anggaran<br />
Se<strong>dan</strong>gkan pengendalian mencakup :<br />
i) Pemantauan,<br />
ii) Evaluasi<br />
<strong>Perencanaan</strong> adalah suatu proses<br />
untuk menentukan tindakan masa<br />
depan yang tepat, melalui urutan<br />
pilihan, dengan memperhitungkan<br />
sumber daya yang tersedia<br />
22 Pedoman Pelaksanaan<br />
<strong>Perencanaan</strong> <strong>dan</strong> <strong>Pengendalian</strong> Bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong><br />
Implementasi perencanaan <strong>dan</strong> pengendalian<br />
merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan<br />
efektivitas penyelenggaraan pembangunan Bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>. Sejalan dengan implementasi otonomi<br />
daerah, penyelenggaraan pembangunan Bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sudah dibagi berdasarkan Pembagian<br />
Urusan pemerintah yang diatur dalam PP No. 38<br />
tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintah<br />
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi <strong>dan</strong><br />
Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pembagian<br />
tersebut dapat dijabarkan :<br />
i) Pemerintah Pusat memegang peranan mengatur,<br />
membina, mengawasi pembangunan bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong>, serta melaksanakan pembangunan<br />
(konstruksi) untuk fasilitas yang menjadi<br />
kewenangannya (seperti: penyediaan air minum<br />
lintas provinsi, pengelolaan persampahan lintas<br />
provinsi, dll).<br />
ii) Pemerintah Provinsi memegang peranan dalam<br />
pembinaan <strong>dan</strong> pengawasan pembangunan Bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sampai dengan tingkat Kabupaten/<br />
Kota, serta melaksanakan pembangunan lintas<br />
Kabupaten/Kota. Pemerintah Provinsi memegang<br />
peranan untuk mengatur penyelenggaraan Bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sebagai tindak lanjut dari aturan<br />
pelaksananaan di tingkat nasional (PP maupun<br />
Permen).<br />
iii) Pemerintah Kabupaten/Kota memegang peranan<br />
dalam pembangunan <strong>dan</strong> pengawasan Bi<strong>dan</strong>g<br />
<strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> di lingkungan wilayah Kabupaten/Kota,<br />
serta melaksanakan pengaturan penyelenggaran<br />
bi<strong>dan</strong>g <strong>Cipta</strong> <strong>Karya</strong> sebagai tindak lanjut dari aturan<br />
pelaksanaan di tingkat Provinsi.