Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

yaitu e-Monitoring. Dengan menggunakan sistem
ini, diharapkan dapat mengatasi permasalahan
pemantauan dan pelaporan terutama yang
berkaitan dengan konsistensi dan akurasi data.
Peningkatan akurasi tersebut dapat dilakukan
melalui pengumpulan data secara langsung dari
pelaksana di lapangan. Pelaporan pelaksanaan
kegiatan melalui e-Monitoring diatur dalam
Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan
Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah
dan dilaksanakan sendiri.
2.3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus
Sub Bidang Air Minum dan Sub Bidang
Sanitasi
Peman ta uan Dana Alokasi Khusus adalah bentuk
peman tauan terhadap dana yang bersumber dari
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan daerah dan termasuk kedalam
prioritas nasional.
Berdasarkan PP 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbang an terdapat beberapa
peranan Kementerian Pekerjaan Umum dalam
penyelenggaraan DAK Bidang Infrastruktur, yaitu
salah satunya terkait dengan pemantauan dan eva -
luasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan
ke giatan yang didanai dari DAK Bidang Infrastruktur
dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan
DAK Bidang Infrastruktur. Direktorat Jenderal Cipta
Karya diberikan tanggung jawab dalam pelaksanaan
dana DAK Bidang Infrastruktur Sub Bidang Air Minum
dan Sub Bidang Sanitasi.
Pemantauan teknis DAK berdasarkan Surat Edaran
Bersa ma 3 Menteri bertujuan untuk memastikan
pelaksanaan DAK yang tepat waktu dan tepat
sasaran serta untuk mengidentifikasi permasalahan
dan perbaikannya.
Adapun lingkup pemantauan aspek teknis DAK
meliputi:
1. Kesesuaian kegiatan dengan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Kesesuaian Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran
(DPA) SKPD dengan petunjuk teknis dan
pelaksanaan.
3. Realisasi dan rencana baik fisik maupun
keuangan.
Berdasarkan Permen PU No. 15 Tahun 2010 tentang
Pe tun juk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Infrastruktur, ruang lingkup pemantauan DAK
bidang infra struktur meliputi :
1. Kesesuaian paket pekerjaan dengan rencana
kerja
2. Proses pengadaan paket pekerjaan
3. Proses pelaksanaan paket pekerjaan
4. Rencana dan realisasi fisik dan keuangan
5. Rencana dan realisasi manfaat
6. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan
7. Permasalahan
2.3.1.3. Keuangan dan Barang Milik Negara
Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good
Governance) sesuai UU No 17 Tahun 2003, maka
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/
Lemba ga mempunyai tugas antara lain menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya dan
menyampaikannya kepada Menteri Keuangan.
Untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan,
Kemen terian Negara/Lembaga membentuk Unit
Akuntansi sebagai berikut:
1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)/
(UAPB);
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran–
Eselon I (UAPPA-E1)/(UAPPB-E1);
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W)/(UAPPB-W);
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA)/(UAKPB).
Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya
27