Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

e. Konsolidasi Agenda Prioritas Nasional. Kegiatan ini
merupakan penentuan program prioritas di tingkat
nasional. Dokumen MP yang merupakan kegiatan
yang terdapat di dalam RPIJM harus dikonsolidasikan
terhadap agenda program prioritas nasional,
misalnya kegiatan yang mendukung MDGs.
f. Kriteria Kelayakan dan Kelengkapan Readiness
Criteria. Kegiatan ini disusun oleh Ditjen Cipta Karya.
Readiness Criteria merupakan salah satu kriteria
kesiapan program investasi yang akan dilaksanakan.
Kriteria-kriteria tersebut antara lain: i) Studi kelayakan
(feasibility study), assesment lingkungan dan sosial;
ii) Ketersediaan DED (Detailed Engineering Design);
iii) Kesiapan lokasi/lahan; dan iv) alokasi APBD
sebagai matching fund kegiatan untuk program
bersama (DDUB).
g. Penilaian kelayakan dan kelengkapan Readiness
Criteria. Kegiatan ini dilakukan melalui pembahasan
(dalam acara workshop) di tingkat Provinsi oleh
Satker Sektor di lingkungan DJCK yang dikoordinasi
oleh Satker Randal Provinsi.
h. Penyusunan MP Provinsi per sektor per tahun.
Kegiatan ini dilakukan melalui konsolidasi MP dari
hasil penilaian/pembahasan dengan Satker Sektor.
Dokumen MP yang disusun oleh Provinsi merupakan
hasil konsolidasi dari dokumen MP yang disusun
oleh Kabupaten/Kota di lingkup wilayah provinsi
bersangkutan.
i. Finalisasi Draft MP Per-sektor untuk 5 tahun.
MP merupakan dokumen kesepakatan hasil
penyaringan kegiatan prioritas RPIJM Kabupaten/
Kota. Pokok-pokok Dokumen MP adalah:
1. Merupakan dokumen hasil kesepakatan, yang
merupakan cerminan pembagian tugas/wewenang
dan pendanaan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan infrastruktur bidang Cipta karya.
2. Memorandum Program disusun dengan
mempertimbangkan kemampuan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik dari aspek
teknis, biaya, waktu, kesiapan Readiness Criteria
dan kelayakan suatu kegiatan.
4.2.2. Sinkronisasi Program
Keluaran dari pelaksanaan sinkronisasi program bidang
cipta karya adalah tersusunnya rencana program untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang menjadi
masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
Rencana Kerja Pemerintah akan menjadi dasar dalam
Penyusunan RKA-KL dan DIPA Direktorat Jenderal Cipta
Karya.
Sinkronisasi program termasuk ke dalam proses
penganggaran yaitu di antara proses penyusunan MP
sampai dengan penyusunan RKAKL. Proses sinkronisasi
program secara efektif dapat dimulai pada pra konsultasi
regional Kementerian PU (pra-konreg) yaitu awal Bulan
Februari sampai dengan sebelum penyusunan RKA-KL
(Bulan Juni).
Sinkronisasi program dilakukan untuk memperoleh
perencanaan anggaran yang optimal yang sesuai
dengan program prioritas nasional dan juga
mengakomodasi prioritas daerah dan pagu indikatif per
provinsi. Subdit Program dan Anggaran memegang
peranan penting dalam proses sinkronisasi program ini.
Sinkronisasi Program dilakukan di tiap provinsi dengan
stakeholder yang terlibat yaitu Direktorat Bina Program,
Direktorat Sektoral, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota. Satker Randal Provinsi dapat memfasilitasi kegiatan
sinkronis sasi program di wilayahnya.
Penentuan skala prioritas program merupakan hasil
iterasi antara analisis yang dilakukan terhadap
rencana pembangunan Kabupaten/Kota dan analisis
kebutuhan dan rencana pengembangan sektor/
komponen, kemampuan keuangan, maupun kemampuan
kelembagaan. Penentuan skala prioritas program
secara explisit perlu dituangkan di dalam Skenario
Pembangunan Perkotaan (bagian dari Rencana
Pembangunan Kabupaten/Kota).
Rencana program investasi, yang diwujudkan dalam
ringkasan eksekutif, harus menjabarkan secara
singkat mengenai: (i) Skenario pengembangan kota
dan pengembangan sektor bidang Cipta Karya; (ii)
Usulan Kebutuhan investasi yang disusun dengan
Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya
55