Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Para Pelaku dan
Jejaring Kerja
rencana pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya.
5. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul di
lapangan dan melakukan perumusan solusi serta
tindak turun tangan yang diperlukan.
6. Melaporkan permasalahan serta alternatif solusi serta
tindak turun tangan yang diperlukan ke tingkat pusat.
7. Melakukan review terhadap pencapaian rencana
fisik dan penyerapan keuangan dengan mengacu
pada rencana yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk
Operasional Kegiatan (POK).
8. Memfasilitasi pelatihan dan memastikan
terlaksananya pelaporan e-procurement, e-Monitoring
dan Sistem Akuntansi Indonesia (SAI) serta
pelaporan lainnya di tingkat satuan kerja kabupaten/
kota.
9. Mengumpulkan data-data Evaluasi Kinerja.
10. Melakukan konsolidasi laporan kemajuan
pelaksanaan fisik dan penyerapan melalui
mekanisme e-Monitoring secara rutin, lengkap dan
up-dated untuk semua satker di lingkungan Ditjen
Cipta Karya di Provinsi dan kabupaten/kota dan
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya
melalui Direktorat Bina Program.
11. Menjamin pemutakhiran data prasarana dan
sarana Cipta Karya dalam aplikasi spasialisasi dan
visualisasi berbasis Web.
Aktivitas tersebut di atas dilakukan melalui Workshop
Evaluasi Tengah Tahun, Workshop Evaluasi Akhir
Tahun, dan Training of Trainers (ToT) e-Monitoring,
e-Procurement, dan SAI.
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalaian
terdapat beberapa tugas tambahan diluar tugas Satker
Perencanaan dan Pengendalian Provinsi yang telah
disebutkan sebelumnya. Rincian tugas tambahan Satker
Perencanaan dan Pengendalian Provinsi adalah sebagai
berikut :
1. Unit Layanan Pengadaan
Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan menerangkan
bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) 3 adalah unit
organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan
pengadaan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/
Daerah/Institusi lainnya yang bersifat permanen,
dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang
sudah ada.
Pada tahun 2012 diputuskan bahwa cakupan Randal
juga termasuk dengan ULP. Satker Perencanaan dan
Pengendalian Provinsi sebagai ULP Provinsi bertugas
menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan
barang/jasa bidang Cipta Karya khususnya
bersumber dari APBN Pusat yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi dan mengkoordinasikan semua
kegiatan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
pada Dinas/Badan/Kantor/Lembaga/Satuan Kerja di
Pemerintah Provinsi.
Tujuan Pembentukan ULP antara lain :
a. Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata
Nilai Pengadaan, dan
b. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga/Daerah/Institusi.
Pembahasan mengenai ULP selanjutnya dapat dilihat
pada lampiran 1.
2. Fasilitasi PIP2B
Satker Perencanaan dan Pengendalian provinsi
ditugaskan untuk memfasilitasi provinsi dalam
membentuk UPTD PIP2B.
3. Fasilitasi Publikasi Bidang Cipta Karya
Satker Perencanaan dan Pengendalian provinsi
ditugaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan publikasi
Bidang Cipta Karya di provinsi.
3.3. SATKER SEKTOR
3.3.1. Provinsi
Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian,
satuan kerja yang terlibat selain Satker Perencanaan
Pengendalian adalah Satker Sektor Provinsi. Adapun
penjabaran mengenai Satker Sektor Provinsi adalah
sebagai berikut :
3
Penugasan sebagai ULP masih bersifat ad-hoc dan dimungkinkan
dapat dipindahkan kepada unit lain sesuai kebijakan dan
kewenangan yang berlaku
38 Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya