Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Mekanisme
Pelaksanaan
pelelangan dan pelaksanaan kegiatan untuk satker
sector air minum dan sanitasi, serta pelaporan data
dan informasi progress kegiatan DAK Infrastruktur
bidang Air Minum dan Sanitasi oleh Satker
Kabupaten/Kota. Dalam proses pelaporan data
kepada Subdit Data dan Informasi, terlebih dahulu
dilakukan validasi data dan indentifikasi masalah di
lapangan oleh Satgas Randal Provinsi.
c. Pelaksanaan Tugas Pemantauan DAK, kegiatan
pelaksanaan Tugas Pemantauan DAK dilakukan oleh
Subdit. Data dan Informasi, kegiatan ini mencakup :
1. Pemantauan pelaksanaan kegiatan tahun
berjalan.
2. Validasi dan verifikasi data pelaksanaan kegiatan.
3. Rekapitulasi permasalahan, analisis dan
penyelesaian.
d. Pelaporan DAK Triwulanan, kegiatan pelaporan
DAK triwulanan dilakukan oleh Subdit Data dan
Informasi, kegiatan pelaporan ini mencakup kegiatan
pengolahan data dari provinsi dan kabupaten/kota.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
pemantauan DAK:
a. Pengecekan kesesuaian perencanaan dengan
pelaksanaan kegiatan DAK.
b. Menyampaikan Laporan Bulanan dan Triwulanan
Pengendalian Pelaksanaan DAK dengan
menggunakan e-Monitoring DAK.
c. Identifikasi permasalahan dan alternatif solusi
pelaksanaan DAK.
d. Mengadakan Workshop Pelaksanaan DAK kepada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/
Kota penerima DAK Sub Bidang Air Minum dan
Sub Bidang Sanitasi dibantu oleh Satuan Kerja
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
(PKPAM) dan Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman (PPLP).
e. Memberikan bimbingan teknis dalam penyampaian
laporan pelaksanaan DAK dengan e-Monitoring DAK
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/
Kota penerima DAK Sub Bidang Air Minum dan Sub
Bidang Sanitasi.
4.3.3. Keuangan
Pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya No. 02/
KPTS/DC/2012 tentang Penugasan Satuan Kerja Non
Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan Pengendalian
Infrastruktur Program Permukiman Sebagai Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
(UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang
Wilayah (UAPPB-W), tugas Kepala Satuan Kerja Randal
Provinsi sehubungan dengan UAPPA-W dan UAPPB-W
dalam kegiatan bidang Cipta Karya:
Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
Wilayah (UAPPA-W):
a. Menerima dan memverifikasi laporan keuangan
beserta ADK yang diterima dari UAKPA setiap bulan.
b. Menggabungkan data laporan keuangan.
c. Melakukan pencocokan data antara UAPPA-W
dengan UAPPB-W.
d. Menyampaikan data laporan keuangan ke Kanwil
Ditjen.
PBN sebagai bahan Rekonsiliasi:
a. Melakukan Rekonsiliasi data dengan Kanwil Ditjen.
PBN, membuat Berita Acara Rekonsiliasi dan
melakukan perbaikan data jika diperlukan.
b. Mencetak neraca, laporan realisasi anggaran dan
menyampaikannya ke UAPPA-E 1 beserta ADK
sesuai jadwal penyampaian.
c. Menyusun catatan atas laporan keuangan dan
menyampaikan ke UAPPA-E 1 setiap semester.
d. Melakukan back up data.
Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang
Wilayah (UAPPB-W):
a. Memelihara LBKPS/T dan Laporan Kondisi Barang
(LBK) dari UAKPB
1. Menyusun DBPP-W berdasarkan
penggabungan LBKPS/T.
2. Menyusun LBPPW-S setiap semester dan
LBPPW-T setiap akhir tahun anggaran.
3. Melakukan rekonsiliasi Internal antara laporan
BMN dengan laporan keuangan yang
disusun oleh petugas akuntansi keuangan
serta melakukan koreksi apabila ditemukan
kesalahan.
66 Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya