Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Perencanaan dan
Pengendalian
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor: PER/24/2006 pada Pasal 4 ayat 2 bahwa
Kementerian Negara/Lembaga yang mempunyai
unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai Kantor
Wilayah wajib membentuk Unit Akuntansi Pembantu
Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)
dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah
sebagai UAPPA-W, dalam hal ini adalah Randal.
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal
9 dijelaskan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga
sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang,
dan Kementerian Negara/Lembaga mempunyai
tugas menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya, meliputi Laporan Realisasi Anggaran
(LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan Keuangan (CaLK), dan penyusunannya
mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 171/PMK.05/2007 dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan No. PER/24/PB/2006 tentang
Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga.
Pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya
No. 02/KPTS/DC/2012 tentang Penugasan Satuan
Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan
Pengendalian Infrastruktur Program Permukiman
Sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W).
Selain itu Satker sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Menteri PU No. 14/PRT/M/2011 diwajibkan
untuk membentuk Unik Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang (UAKPA/UAKPB).
Dalam kaitannya dalam pemantauan penggunaan
barang, setiap Satker wajib menyelenggarakan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi/Barang
Milik Negara (SIMAK-BMN). Dalam penyelenggaraan
penatausahaan BMN sebagaimana tercantum
dalam Permen PU. No 14/PRT/M/2011, bahwa
setiap satker wajib melakukan kegiatan pencatatan
yaitu membuat Daftar Barang Kuasa Pengguna
(DBKP), dan melakukan pembukuan BMN yang
meliputi pencatatan mutasi BMN, pembukuan hasil
inventarisasi, melakukan rekonsiliasi internal dan
eksternal Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang,
dan melakukan inventarisasi BMN.
2.3.2. Evaluasi
Dalam konteks lingkup evaluasi, setiap satker Randal
Provinsi melakukan evaluasi yang terkait dengan
realisasi RPIJM, Realisasi DDUB, Pelaksanaan DAK,
Capaian Target MDGs dan SPM, serta penyusunan
LAKIP Satker Perencanaan dan Pengendalian.
2.3.2.1. Realisasi RPIJM
Evaluasi terhadap realisasi RPIJM dilakukan untuk
membandingkan antara perencanaan kegiatan
sebagaimana terdapat di dalam RPIJM yang telah
terealisasi dalam dokumen DIPA/RKA-KL. Dalam
hal ini, yang dievaluasi adalah terkait kesesuaian
antara besaran dana dan jenis kegiatan (termasuk
didalamnya lokasi pelaksanaan).
2.3.2.2. Realisasi DDUB (matching fund)
Pembangunan bidang cipta karya pada dasarnya
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
APBN pada dasarnya merupakan dana pelengkap
terhadap kebutuhan pelaksanaan pembangunan
tersebut. Evaluasi terhadap realisasi Dana Daerah
untuk Urusan Bersama (DDUB) dilakukan untuk
mengetahui komitmen maupun realisasi Kabupaten/
Kota dalam berkontribusi untuk pembangunan
bidang Cipta Karya. Evaluasi ditekankan pada
perbandingan besaran dana yang direncanakan
terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan yang
direncanakan.
2.3.2.3. Capaian Target MDGs dan SPM
1. MDGs
MDGs dicanangkan sejak tahun 2000, dengan
acuan dasar tahun 1993 dan kondisi eksisting
tahun 2009. Tugas Direktorat Jenderal Cipta
Karya sehubungan dengan MDGs adalah
menjamin kelestarian lingkungan hidup yaitu,
menurunkan setengah proporsi penduduk tanpa
28 Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya