Perencanaan dan Pengendalian - Ditjen Cipta Karya - Departemen ...

Mekanisme
Pelaksanaan
penawaran tersebut tidak gugur dan data yang
digunakan adalah data dokumen elektronik.
Sedangkan untuk kebenaran dokumen kualifikasi
akan dilakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan
dokumen asli atau copy yang telah dilegalisir oleh
yang berwenang.
Rencana pengadaan pengumuman pelelangan/
seleksi yang sudah diinformasikan pada website
www.pu.go.id selanjutnya oleh LPSE akan di link
dengan Portal Pengadaan Nasional atau www.
inaproc.lkpp.go.id.
Dalam rangka meningkatkan pembinaan untuk
penerapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara online, maka Badan Pembinaan Konstruksi
untuk melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi
untuk mitra kerja/penyedia jasa, dan LPSE untuk
melakukan koordinasi pelaksanaan sosialisasi di
masing-masing satminkal di lingkungan Kementerian
pekerjaan Umum.
b. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan (e-Monitoring)
Berdasarkan Permen PU No. 14/PRT/M/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU
yang merupakan kewenangan pemerintah dan
dilaksanakan sendiri, laporan pelaksanaan kegiatan
dilakukan melalui e-Monitoring, yang meliputi:
1. Data dan Informasi (pekerjaan swakelola dan
kontraktual) meliputi:
a. Jumlah paket pekerjaan dan cara
pengadaannya.
b. Jumlah paket pekerjaan dan pagu perkomponen,
sub-output, output, dan kegiatan.
c. Output per-paket pekerjaan, dan kegiatan, baik
jumlah maupun satuannya.
d. Informasi pra-kontrak (mengambil data
e-Procurement)
e. Jumlah paket dan pagu belum lelang, proses
lelang, dan sudah terkontrak termasuk nilai
kontrak dan sisa lelang.
f. Pagu dan realisasi pelaksanaan anggaran
per-komponen, per-sub output, per-output,
per-kegiatan, per-program, per-provinsi,
per-satminkal, per-satker, per-jenis belanja, persumber
dana, s/d nilai kontrak
g. Rencana dan realisasi pelaksanaan anggaran
per-paket pekerjaan, per-output, per-kegiatan,
per-satker (kurva S)
h. Rencana dan realisasi penyerapan tenaga
kerja per-paket pekerjaan, per-output, perkegiatan,
per-satker.
i. Pencairan anggaran, baik Rupiah Murni dan
PHLN.
j. Permasalahan potensial dan rutin.
k. Pelaksanaan program sesuai kegiatan prioritas
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan
Renstra.
2. Perubahan data dasar e-Monitoring
Perubahan data dasar e-Monitoring yang
diakibatkan oleh revisi RKAKL/DIPA/POK
dilakukan dengan cara yang sesuai dengan
Mekanisme Penyusunan dan Revisi DIPA/POK.
3. Waktu penyampaian laporan
Satker berkewajiban melaporkan seluruh
pelaksanaan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Secara elektronik melalui e-Monitoring setiap
ada perubahan data dan Informasi.
b. Secara tertulis yang ditanda tangani kepala
satker setiap tanggal 7 dan 22 pada setiap
bulannya.
Meskipun pelaporan secara resmi (hardcopy laporan
yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja dilakukan
tiap bulan tanggal 7 dan 22, namun satuan kerja
wajib melaporkan progres peyerapan anggarannya
sewaktu-waktu ketika terjadi pencairan dana melalui
sistem e-Monitoring agar sistem dapat merefleksikan
posisi penyerapan dana tiap satuan kerja secara riil
dan real-time. Pengiriman data ini dapat dilakukan
kapan saja, tanpa perlu menunggu tanggal 7 dan 22,
dan sangat dianjurkan bagi setiap satuan kerja untuk
melakukan update setiap ada penerbitan SPM baru.
Sistem e-Monitoring ini tidak hanya memfasilitasi
pelaporan kemajuan penyerapan keuangan, tetapi
juga memfasilitasi pelaporan dan pemantauan
pagu dana (per akun, per jenis belanja, dan per
58 Pedoman Pelaksanaan
Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya