MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

10NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201378. (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukandi seluruh wilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan denganmemperhatikan perencanaan makro pembangunan perkebunan.Berubah (2) Usaha perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di seluruhwilayah Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan, dengan memperhatikan perencanaanmakro pembangunan perkebunan Nasional, provinsi, kabupaten/kota.79.80.Pasal 4Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukanusaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalamnegeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan diIndonesia.Pasal 5(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektarharus didaftar oleh Bupati/Walikota.Tetap Pasal 4Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang melakukan usaha perkebunanwajib bekerjasama dengan pelaku usaha perkebunan dalam negeri dengan membentuk badanhukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Berubah Pasal 5(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dengan luas kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran olehbupati/walikota.81. (2) Pendaftaran usaha budidaya perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (1), antara lain, meliputi keterangan identitas, domisili pemilik, luasareal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi kebun.82. (3) Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar Usaha BudidayaPerkebunan (STD-B) oleh Bupati/Walikota.(1) Usaha budidaya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ayat (1) yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebihwajib memiliki izin.Berubah (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, pengelola kebun, lokasikebun/titik koordinat, status kepemilikan tanah, luas areal, jenis tanaman, produksi, asalbenih, jumlah pohon, pola tanam, jenis pupuk, mitra pengolahan, jenis/tipe tanah, dantahun tanam.Berubah (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diberikan STD-B sesuai format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagiantidak terpisahkan dengan Peraturan ini.83. Baru (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya TanamanPerkebunan masih dilaksanakan.84.Pasal 6BerubahmenjadiPasal 7Pasal 7(1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar ataulebih wajib memiliki IUP-B.