MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

29NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013223. (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitungsejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud padaayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, makapermohonan dianggap ditarik kembali.Pasal 32224.(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannyatidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertibanumum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan.225. (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secaratertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.HapusBerubahmenjadiPasal 35TetapPasal 35(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) apabila setelahdilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akandilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makropembangunan perkebunan.(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepadapemohon dengan disertai alasan penolakannya.226. BaruPasal 36Persetujuan Perubahan Luas Lahan, Persetujuan Penambahan Kapasitas Unit Pengolahan,Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman dan Persetujuan Diversifikasi Usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, atau Pasal 33. diterbitkan sesuai format sepertitercantum pada Lampiran XV,XVI, XVII dan XVIII sebagai bagian tidak terpisahkan denganPeraturan ini.227. Baru BAB VIREKOMENDASI TEKNIS USAHA PERKEBUNAN228.Pasal 44Pemberian izin usaha budidaya perkebunan dan/atau izin industri pengolahanhasil perkebunan dalam rangka penanaman modal asing atau penanamanmodal dalam negeri, terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari DirekturJenderal Perkebunan.BerubahsusunanBaruPasal 37(1) Pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan dalam rangka penanaman modalasing atau penanaman modal dalam negeri yang izin investasinya diterbitkan oleh BadanKoordinasi Penanaman Modal (BKPM) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi perkebunan.229. Baru (2) Persyaratan dan tatacara pemberian rekomendasi teknis Usaha Perkebunan ditetapkanlebih lanjut oleh Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan.