MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

36NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013259.260.Pasal 40(1) Perusahaan perkebunan memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-Psebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan mendapat persetujuandiversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak menjaminkelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian lingkungan, plasmanutfah, dan mencegah berjangkitnya organisme pengganggu tumbuhansebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberikan peringatan palingbanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan.261. (2) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak di indahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaanbersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenanguntuk mencabut Hak Guna Usaha-nya.Pasal 41262.263.264.265.Pengusulan pencabutan Hak Guna Usaha kepada instansi yang berwenangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 , Pasal 39 dan Pasal 40 dilakukan olehMenteri Pertanian atas usul gubernur atau bupati/walikota.Baru(2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak peringatan diberikan, perusahaan tidakmenghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka IUP-B, IUP-P, atauIUP dicabut.Berubah Pasal 52(1) Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat persetujuan diversifikasi usahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak menjamin kelangsungan usaha pokok,menjaga kelestarian lingkungan dan keragaman sumber daya genetik serta mencegahberjangkitnya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebagaimana dimaksud dalamPasal 42 diberikan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (empat)bulan untuk melakukan perbaikan.Berubah (2) Dalam hal peringatan ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, IUP-Batau IUP dicabut dan hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untukdicabut.Berubah Pasal 53BaruBaruBaruPengusulan pencabutan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 50, atau Pasal 52dilakukan oleh Menteri atas usul gubernur atau bupati/walikota.Pasal 54(1) IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota tidak bolehbertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.(2) IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibatalkan olehpemberi izin.Pasal 55Pernyataan Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 atau Pasal 21terbukti tidak benar, maka IUP-B atau IUP Perusahaan dicabut dan diusulkan pencabutan HakGuna Usaha kepada instansi yang berwenang.
37NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013266.267.BAB VIIIKETENTUAN PERALIHANPasal 42BAB IXTetapKETENTUAN PERALIHANBerubah Pasal 56(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan(SPUP) yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan masihtetap berlaku268. Baru269.270.271.(1) Izin Usaha Perkebunan (IUP), Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), Izin TetapUsaha Perkebunan (ITUBP), atau Izin Tetap Usaha Industri (ITUIP), yang telahditerbitkan sebelum peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.(2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, izin usaha perkebunan yang telah diterbitkan,dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yangmerupakan lokasi kebun berada.Baru (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi kebun berada pada lintas kabupaten,maka pembinaan selanjutnya dilakukan oleh provinsi.Baru (4) Izin usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangkapenanaman modal sebelum diundangkannya Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.Baru (5) Pembinaan selanjutnya terhadap Perusahaan Perkebunan yang memegang izinsebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.272.273.BaruBaruPasal 57(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memperoleh HGU, belum memiliki Izin Tetap UsahaBudidaya Perkebunan (ITUBP), Izin Tetap Usaha Industri Perkebunan (ITUIP), SuratPendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), atau Izin Usaha Perkebunan sebelum peraturanini diundangkan, wajib memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP paling lambat 1 (satu) tahunterhitung sejak Peraturan ini diundangkan.(2) Untuk memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)permohonan harus melengkapi persyaratan:a. fotocopy sertifikat HGU,b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; danc. hasil Penilaian Usaha Perkebunan.
Page 1 and 2: MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMO
Page 3 and 4: 3NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Us
Page 11 and 12: 11NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 U
Page 35: 35NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 U

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?