MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

3NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201316.17.10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);BerubahBaru12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran NegaraTahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LembaranNegara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);18.11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);Berubah14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);19.Baru15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5068);20.Baru16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran NegaraTahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);21.22.23.12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaandan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor4593);13. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang PembentukanKabinet Indonesia Bersatu;14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RepublikIndonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;BerubahBerubahBerubah17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan,Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, dan Hak Guna Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3718);24.25.15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi danTugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan EnergiNasional;BerubahBerubah20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4593);21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2007 tentang PerubahanNama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4718);