MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

25NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013198. (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaratertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban,pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, danpenyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengandiketahui oleh bupati/walikota.199. (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha sebagaimana dimaksud padaayat (2) paling singkat 3 (tiga) tahun.Pasal 25200.201.202.Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi pengolahan dan pemasaran;c. transportasi;d. kerjasama operasional;e. kepemilikan saham; dan/atauf. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHANKAPASITAS PENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal 26(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperluasan lahan, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.203. (2) Untuk mendapat persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepadapemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17, sertalaporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.HapusHapusBerubah,menjadiPasal 29TetapBerubah,menjadiPasal 30ayat 1Berubah,menjadiPasal 30ayat 1Pasal 29Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapatdilakukan melalui pola:a. penyediaan sarana produksi;b. kerjasama produksi;c. pemasaran;d. transportasi;e. kerjasama operasional;f. kepemilikan saham; dan/ataug. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.BAB VPERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, DAN/ATAU PERUBAHAN KAPASITASPENGOLAHAN, SERTA DIVERSIFIKASI USAHAPasal 30(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan luas lahan melalui perluasan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis danbermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19atau Pasal 21 untuk areal perluasan, serta laporan kemajuan fisik dan keuanganPerusahaan Perkebunan.