MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

More documents

Recommendations

Info

16NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikanrekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruangwilayah kabupaten/kota.121.Pasal 14IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku selamaperusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis danketentuan yang berlaku.Berubah,denganpenyempurnaanPasal 18(1) IUP-B, IUP-P, atau IUP berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuaidengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan.122. Baru (2) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai formatseperti tercantum pada Lampiran VII, VIII dan IX sebagai bagian tidak terpisahkandengan Peraturan ini.123.BAB IIITetapBAB III124.SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANPasal 15Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perusahaanperkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/walikotaatau gubernur sesuai dengan lokasi areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PERKEBUNANBerubah Pasal 19Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Perkebunanmengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilengkapipersyaratan sebagai berikut:125.126.127.a. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; Berubah a. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan yangtelah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;b. Nomor Pokok Wajib Pajak; Tetap b. Nomor Pokok Wajib Pajak;c. Surat keterangan domisili; Berubah c. Surat Izin Tempat Usaha;128.d. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayahkabupaten/kota dari bupati/walikota (untuk IUP-B yang diterbitkan olehgubernur);Tetap d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan Perkebunankabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
17NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013129.130.131.132.133.134.135.136.137.e. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari gubernur (untuk IUP-B yang diterbitkan olehbupati/walikota);f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calon lokasidengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000;g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan);Tetap e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Makro Pembangunan PerkebunanProvinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;Berubah f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi denganskala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturanperundang-undangan;Berubah,denganpenyempurnaanh. Rencana kerja pembangunan perkebunan; Berubahi. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan LingkunganHidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;j. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);k. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untukmelakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendaliankebakaran;l. Pernyataan kesediaan membangun kebun untuk masyarakat sesuai Pasal11 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya; danm. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan.BerubahBerubah(Hurufk,l,mdigabung)PindahPindahPindahg. Surat pernyataan/keterangan dari Kementerian Kehutanan bahwa lahan yangdimohonkan merupakan Kawasan atau Non-Kawasan Hutan;h. Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebunMasyarakat Sekitar;i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;j. Pernyataan kesanggupan untuk:1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT);2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukanpembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 13 yangdilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitarperkebunan;dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum pada Lampiran X sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
Page 1 and 2: MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMO
Page 3 and 4: 3NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Us
Page 11 and 12: 11NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 U
Page 15: 15NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 U

MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?