MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

31NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013a. menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakditerbitkannya IUP, IUP-B, atau IUP-P;b. merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuaidengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku;c. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahantanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran;d. membuka lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secaralestari;e. memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);f. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atauUpaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yangberlaku;g. menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; sertah. melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada gubenur ataubupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.a. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahantanpa bakar serta pengendalian kebakaran;b. menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber dayaalam secara lestari;c. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalianorganisme pengganggu tumbuhan (OPT);d. menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau UpayaPengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuaiperaturan perundang-undangan;e. menyampaikan peta digital lokasi IUP-B atau IUP disertai koordinat yang lengkapdengan skala 1:100.000 - 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai denganperaturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangiperkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);f. menyelesaikan pembangunan kebun Masyarakat Sekitar paling lama 3 (tiga) tahunterhitung sejak dimulainya pembangunan kebun milik Perusahaan, kecuali bagidaerah yang jumlah masyarakat sekitar belum mencukupi dapat dilakukan secarabertahap sesuai dengan kondisi setempat.g. melakukan kemitraan dengan Pekebun, Karyawan dan/atau Masyarakat sekitar;sertah. melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkalasetiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada :- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan dangubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota;- Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal yang membidangi perkebunan danbupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur.(2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP dapat melakukanpersiapan untuk merealisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengolahan berupapembukaan lahan untuk penyiapan benih, pembenihan, pembuatan sarana danprasarana paling luas 100 hektar sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, danperaturan perundang-undangan.