MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

15NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jeniskomoditas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.grup perusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditassebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini114. Baru (2) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk 1 (satu) perusahaan atau grupperusahaan diberikan dengan batas paling luas berdasarkan jenis komoditassebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.115. (2) Batasan paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlakuuntuk:a. Perusahaan Perkebunan yang pemegang saham mayoritasnyaKoperasi Usaha Perkebunan;b. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh sahamdimiliki oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi atau Kabupaten/Kota;atau;c. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki olehmasyarakat dalam rangka go public.Berubah (3) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku untukBadan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan PerusahaanPerkebunan dengan status perseroan terbuka (go public) yang sebagian besar sahamnyadimiliki oleh masyarakat.116. Baru (4) Batas paling luas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah daripenguasaan lahan yang dimanfaatkan untuk berbagai komoditas.117. (3) Batas luasan areal usaha budidaya perkebunan di Provinsi Papua palingluas 2 (dua) kali dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).118.Pasal 13(1) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu)wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota.119. (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makropembangunan perkebunan provinsi.120. (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasiareal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintasBerubahmenjadiPasal 16BerubahmenjadiPasal 17HapusHapusPasal 16Izin usaha perkebunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat diberikan 2 (dua) kali daribatas paling luas sebagaimana dimaksud pada Lampiran V dan VI Peraturan ini.Pasal 17IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 atau Pasal 9 yanglokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:a. dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota;b. pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur.