MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

11NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 201385. Baru,dalamPermentan26/2007beradadalamlampiran(kewenangan Mentan)86. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaanperkebunan.87.Pasal 7(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) yang berkapasitas di bawah batas minimalsebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini wajib didaftaroleh Bupati/Walikota.88. (2) Pendaftaran industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), antara lain meliputi keterangan mengenai identitas dandomisili pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang menjadibahan baku, kapasitas produksi, jenis produksi, dan tujuan pasar.HapusBerubah,menjadiPasal 6Tetap,denganpenyempurnaan(2) Khusus untuk komoditas kelapa sawit, teh dan tebu, IUP-B sebagaimana dimaksud padaayat (1) diberikan untuk areal sebagai berikut:a. kelapa sawit : 25 hektar s/d < 1.000 hektar;b. teh : 25 hektar s/d < 240 hektar;c. tebu : 25 hektar s/d < 2.000 hektar.Pasal 6(1) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) dengan kapasitas kurang dari batas paling rendah seperti tercantum pada Lampiran IIsebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini dilakukan pendaftaran olehbupati/walikota.(2) Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud padaayat (1) paling kurang berisi data identitas dan domisili pemilik, lokasi, kapasitas produksi,jenis bahan baku, sumber bahan baku, jenis produksi, dan tujuan pasar.89. (3) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Tanda Daftar UsahaIndustri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati/Walikota.90. Baru91.Pasal 8(1) Usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat (1) yang memiliki kapasitas sama atau melebihikapasitas paling rendah unit pengolahan produk sebagaimana dimaksudBerubah (3) Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan yang terdaftar sebagaimana dimaksudpada ayat (2) diberikan STD-P sesuai format seperti tercantum pada Lampiran II sebagaibagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.Berubah,penyempurnaan(4) STD-P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Industri PengolahanHasil Perkebunan masih dilaksanakan.Pasal 8Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan kelapa sawit, teh dan tebu dengan kapasitassama atau melebihi kapasitas paling rendah unit pengolahan hasil perkebunan sepertitercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini, wajib