MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

27NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013210.Pasal 28TetapPasal 32(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin pengolahan hasil danakan melakukan penambahan kapasitas, harus mendapat persetujuan daripemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.211. (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabilauntuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) darikapasitas yang telah diizinkan.212. (3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secaratertulis kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16dan laporan kemajuan fisik dan keuangan perusahaan perkebunan.213. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuanpenambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanpada perencanaan makro pembangunan perkebunan.BerubahBerubahHapus(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukanpenambahan kapasitas unit pengolahan, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila penambahankapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.(3) Untuk mendapat persetujuan penambahan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermeterai cukup kepadagubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan dengan kelengkapan persyaratansebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 serta laporan kemajuan fisik dankeuangan Perusahaan Perkebunan 3 (tiga) tahun terakhir.214.Pasal 29Berubah Pasal 33(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.215. (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksudpada ayat (1), permohonan mengajukan permohonan secara tertuliskepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengandilengkapi persyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota;Berubah(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukandiversifikasi usaha, harus mendapat persetujuan dari gubernur atau bupati/walikotasesuai kewenangan.(2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dengan tidak menghilangkan fungsi utama di bidang perkebunan, pemohon mengajukanpermohonan secara tertulis dan bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagaiberikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rencana kerja (proposal) tentang diversifikasi usaha;