MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

26NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013204. (3) Persetujuan perluasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan kepada perusahaan perkebunan yang memiliki penilaian kelas 1atau kelas 2.205. (4) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perluasansebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaanmakro pembangunan perkebunan.206.Pasal 27(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki izin dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.207. (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi izinsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan dilengkapi persyaratansebagai berikut:208.209.a. IUP-B atau IUP;b. Akte pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir;c. Rekomendasi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsiatau kabupaten/kota; dand. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman.(3) Bupati/walikota atau gubernur dalam memberikan persetujuan perubahanjenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman padaperencanaan makro pembangunan perkebunan.BerubahHapus(3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian UsahaPerkebunan tahun terakhir termasuk kelas 1 atau kelas 2.Berubah Pasal 31(1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukanperubahan jenis tanaman, harus mendapat persetujuan dari gubernur ataubupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohonmengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapipersyaratan sebagai berikut:a. IUP-B atau IUP;b. Profil Perusahaan antara lain meliputi Akta Pendirian dan perubahan yang terakhir,komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaanyang telah dilegalisir oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;c. Rekomendasi dari dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi perkebunan;d. Rencana kerja (proposal) tentang perubahan jenis tanaman;e. Izin Lingkungan dari bupati gubernur atau /walikota sesuai kewenangan.TetapBaru(3) Bupati/walikota dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan provinsi.(4) Gubernur dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Makro PembangunanPerkebunan Nasional.