MATRIKS PERBANDINGAN PERMENTAN NOMOR 26 ... - Elsam

32NO. Permentan No. 26 Tahun 2007 Usulan Konsep Penyempurnaan Tanggal 20 Mei 2013(3) Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan iniwajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah yang menggunakan lahan negaradengan Hak Guna Usaha paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya IUP-B,IUP-P atau IUP.(4) Perusahan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikanpembangunan kebun dan/atau unit pengolahan sesuai dengan studi kelayakan, bakuteknis, dan peraturan perundang-undangan setelah diperolehnya hak atas tanah.236. Pasal 35Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 29, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjagakelestarian lingkungan, plasma nutfah, dan mencegah berjangkitnya organismepengganggu tumbuhan.BerubahmenjadiPasal 42Pasal 42Perusahaan Perkebunan yang melakukan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalamPasal 33, wajib menjamin kelangsungan usaha pokok, menjaga kelestarian fungsi lingkungandan keragaman sumber daya genetik serta mencegah berjangkitnya organisme pengganggutumbuhan (OPT).237.Pasal 36Berubah Pasal 43(1) Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan PemerintahProvinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya.238. (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan evaluasi secara berkala berdasarkan laporanperkembangan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34huruf h.239.240.(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Perusahaan Perkebunanyang telah memperoleh IUP-B, IUP-P atau IUP dilakukan oleh Direktur Jenderal yangmembidangi Perkebunan, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangan.Berubah (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan DirekturJenderal yang membidangi Perkebunan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dalam bentukpenilaian kebun dan oleh gubernur atau bupati/walikota paling sedikit 6 (enam) bulansekali berdasarkan laporan Kinerja Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 41 huruf h dan pemeriksaan lapangan.Baru Pasal 44Baru(1) Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan pemberi izin jika penerbitan izintidak mengikuti ketentuan.(2) Berdasarkan pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterimemberikan rekomendasi tindakan yang perlu dilakukan kepada pemberi izin.