Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan ...

122Kotak 15Pelibatan Masyarakat dalam Program Karbon Hutan BerauTNC dan mitranya telah bekerja dengan masyarakat hutan di Berau sejak tahun 2002 danbelakangan ini baru saja menyelesaikan penelitian atas 20 dari 107 desa dalam rangka persiapanPKHB. Desa-desa di Berau sangat bervariasi dalam hal tingkat ketergantungan terhadap hutan,keadaan terpencilnya, tingkat homogenitas budaya dan pengalaman dengan ekonomi pasar.Hampir semua desa berada dalam proses transisi dalam hal strategi penghidupan dan institusi tatakelola, di mana terdapat banyak kasus di mana institusi desa tidak bekerja secara efektif, terutamadibagian area hutan dataran tinggi. Sistem kepemilikan tanah tidak diakui secara formaldan desadesaseringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan pembangunan dan tata ruang kabupaten.Banyak desa terletak di area konsesi kelapa sawit dan kayu, dan masing-masing telah atau akandipengaruhi oleh konsesi kayu, kelapa sawit dan pertambangan. Kedekatan dan lemahnya hakatas tanah kadang berujung pada konflik tersembunyi atau terang-terangan antara masyarakatdan perusahaan didekatnya. Kunci permasalahan dalam hubungan masyarakat dan perusahaansalah satunya adalah mengenai persetujuan masyarakat untuk operasi perusahaan, pengakuanatas hak-hak masyarakat yang berbeda, biaya yang diperlukan secara hukum dan sukarela untukmemberikan kompensasi kepada masyarakat untuk penggunaan hutan, dan investasi perusahaandalam pembangunan masyarakata yang disyaratkan secara hukum.PKHB telah mengidentifikasi enam tujuan untuk rencana pelibatan masyarakatnya:1. Pelibatan dalam strategi pembangunan rendah karbon: Melibatkan sepenuhnyamasyarakat dalam proses perancangan dan pengawasan strategi pembangunan rendah karbonBerau. Masyarakat hutan terlibat secara konstruktif dalam tata kelola PKHB dan pengambilankeputusan pada tingkat strategis dan operasional juga pada dialog kebijakan penting lainnya diBerau.2. Persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal: Memastikan bahwa semuakesepakatan didapat berdasarkan atas persetujuan masyarakat yang sebelumnya telahmenerima informasi, dan diterapkan dengan berbasis kepada prinsip keberlanjutan.3. Memperkuat institusi desa: Membantu desa untuk membangun institusi pemerintah desayang kuat untuk mewujudkan pelibatan masyarakat yang efektif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan implementasi PKHB yang berkelanjutan.DRAFT4. Sumber penghidupan: Meningkatkan sumber penghidupan, termasuk sumber penghidupanalternatif yang dapat mengurangi tekanan pada lingkungan pada jangka waktu dekat, menengahatau panjang.5. Bagi keuntungan: Menetapkan pengaturan pembagian aliran keuntungan ke desa secara adildan berkelanjutan termasuk untuk perempuan (layanan sosial, infrastruktur masyarakat, dsb).6. Pembelajaran: Mendokumentasikan dan menyebarkan pembelajaran dan mekanisme yangdidapat dari komponen pelibatan masyarakat PKHB.diikuti dengan pembayaran untuk emisi yang telah diturunkan berdasarkan parameter-parametersederhana (misalnya, laju deforestasi ), dan akhirnya transisi ke sistem pemantauan canggih yangmemungkinkan pasar karbon internasional yang terkelola dengan baik untuk mendanai emisi yangtelah diverifikasi.Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan, telah menekankan beberapa pedomanawal untuk proyek-proyek REDD. 26 Untuk mengembangkan lebih lanjut dari model pembagianpendapatan, beberapa prinsip kunci perancangan harus dipertimbangkan:26 Pada bulan Juli 2009, Kementerian Kehutanan Indonesia mengusulkan model pembagian pendapatandengan alokasi tergantung pada jenis kepemilikan hutan atau izin, berkisar antara 10-50 persen untukpemerintah, 20-70 persen untuk masyarakat lokal, dan 20 - 60 persen untuk pengembang.