Strategi Pembangunan Kalimantan Timur yang Berkelanjutan dan ...

88emisi sebesar 0,8 MtCO2e dan pelaksanaan program efisiensi energi di pengolahan Balikpapanakan menurunkan emisi sebesar 0.3 MtCO2e.Kebijakan dan Lembaga yang dibutuhkanUntuk mempercepat eksplorasi, terdapat lima tantangan yang harus ditangani sepertiyang dilaporkan oleh industri: ketidakpastian regulasi mengenai pemulihan biaya telahmenghambat investasi sektor swasta; kesucian kontrak kadang-kadang dilanggar; perselisihandengan instansi lain yang tidak terduga, seperti dengan kantor pajak akan menciptakan biayatambahan; tarif pajak keseluruhan tidak kompetitif dengan lokasi eksplorasi lainnya, dankurangnya keamanan aset dan hak-hak kepemilikan menyebabkan ketidakpastian.Kalimantan Timur harus membantu industri untuk mengatasi tantangan-tantanganeksplorasi ini dengan mendorong BP MIGAS untuk beralih dari fokus pada pemulihan biayake pemaksimalan investasi; mendorong BP MIGAS untuk segera menyelesaikan sengketadi Lepas Pantai Mahakam secara transparan dan kredibel; aktif mengumpulkan umpan balikyang berkaitan dengan campur tangan oleh lembaga lain dari perusahaan-perusahaan besardan menyampaikannya kementerian-kementerian nasional; aktif mengumpulkan umpan balikmengenai tarif pajak total dari perusahaan besar dan menyampaikannya ke kementeriankementeriannasional, dan menciptakan pusat layanan satu atap dengan staf yang berdedikasikepada PSC terbesar untuk memfasilitasi akses dan menjamin keamanan.Terdapat empat masalah peraturan yang menghambat pengembangan CBM: RezimPSC, kebutuhan untuk pengadaan lokal, akses terhadap tanah, dan pengelolaan air.Rezim PSC berbasi minyak dan gas yang ada tidak kondusif bagi pengembangan CBM. Karenaskema pemulihan biaya, semua pengeboran sumur, program kerja dan anggaran harus disetujuiterlebih dahulu oleh BP MIGAS. Hal ini tidak cocok bagi aktivitas CBM yang bersifat kompleksdan panjang. Sebagai contoh, dengan proses persetujuan rezim PSC yang panjang, saat inibisa memakan waktu hingga satu tahun untuk mendapat persetujuan pada satu sumur, padahalCBM membutuhkan ratusan sumur yang harus dibor. Demikian pula dengan persetujuan lainnyauntuk program kerja, anggaran, dan hal-hal lainnya membutuhkan waktu yang sangat lama dandengan demikian tidak cocok untuk pengembangan bertahap diperlukan CBM. Skema PSC yangada juga mengharuskan First Tranche Petroleum (FTP), sebuah mekanisme di mana PemerintahIndonesia dapat mengklaim di muka 20 persen dari produksi brutonya terlepas dari apakahvolume produksi akan cukup untuk menutup biaya total eksplorasi dan pengembangan investasioleh kontraktor. Skema ini, walaupun memberikan kepastian pendapatan bagi PemerintahIndonesia, berarti risiko yang lebih tinggi bagi kontraktor. Ini tidak kondusif bagi pengembanganCBM yang memerlukan investasi dimuka yang lebih tinggi. Negara-negara seperti India dan Cinamenawarkan rezim fiskal yang lebih baik untuk mengatasi risiko di muka yang tinggi terkait denganpengembangan CBMDRAFTPersyaratan untuk pengadaan lokal menghambat pengembangan CBM. Peraturan saatini mensyaratkan operator untuk menggunakan kontraktor lokal dan pengadaan peralatan lokal.Pengadaan non-lokal hanya diperbolehkan dengan persetujuan Menteri Energi dan SumberDaya Mineral. Namun, karena bisnis CBM relatif baru bagi Indonesia, belum terdapat pemasokperalatan dan kontraktor lokal yang telah membangun keterampilan untuk mendukung proyekproyekpengembangan CBM. berskala besar. Aturan pengadaan dan persyaratan kandunganlokal yang ada saat ini mempersulit operator CBM untuk mengimpor keterampilan dan peralatanyang diperlukan.Konflik mengenai akses tanah menghambat pengembangan CBM. Sebagian besar lahandi cekungan CBM kemungkinan besar sudah dimiliki oleh pihak lain, misalnya, penambang batubara, perusahaan minyak dan gas, perkebunan kelapa sawit, atau perusahaan pembalakan kayu.Meskipun Keputusan Menteri No 36/2008 telah menjelaskan aturan mengenai hak operatorCBM dan akses ke lahan, yaitu, perusahaan CBM dapat bernegosiasi dengan pihak lain untukmengakses lahan, namun hal tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan proses negosiasi yang