14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

16maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karenapencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidanadenda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;22. Bahwa Pasal 310 ayat (2) KUHP berbunyi “Jika hal itu dilakukan dengan tulisanatau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di mukaumum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjarapaling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empatribu lima ratus rupiah”;23. Bahwa pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHPtidak usah berarti hal-hal yang dituduhkan harus merupakan suatu tindakpidana namun cukup mengandung hal-hal yang dapat dianggap mencemarkannama baik atau kehormatan seseorang maka telah memenuhi unsur-unsurPasal 310 KUHP;24. Bahwa menurut pendapat Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA seperti dikutipdalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 bahwa dalam delikpencemaran dan pencemaran tertulis tidak diisyaratkan bahwa apa yangdikatakan tentang korban adalah tidak benar;25. Bahwa dengan perumusan delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat(1) KUHP sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional dariPemohon, karena delik ini dengan mudah digunakan pihak-pihak yang tidakmenyenangi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat, kebebasanberekspresi dan kemerdekaan pers untuk kemudian melakukan pemidanaanterhadap warga negara Indonesia yang melakukan hak konstitusionalnyasebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 28FUUD 1945;26. Bahwa berdasarkan pendapat J. Satrio, SH. bahwa “sekalipun yang dituduhkanbenar, tidak berarti bahwa pernyataan seseorang bukan pencemaran, kalaupernyataannya melanggar kehormatan atau nama baik orang lain dan adaunsur penyebarluasan pernyataan tersebut” dalam hal ini J Satrio menyatakanbahwa “seorang pelacur dibenarkan untuk merasa terhina, karena di depanumum diteriaki sebagai pelacur”; (Bukti P-16)27. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHPbukanlah rumusan delik yang secara tegas menganut asas “lex certa” sehinggadapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsir sepihak