14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

37para Pemohon. Delik Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik ini terutamaditujukan bagi kalangan wartawan yang secara konstitusional bertugas untukmencari, memperoleh, mengolah, dan menyebarluaskan gagasan dan informasikepada masyarakat;Para Pemohon menyadari sepenuhnya bahwa nama baik, reputasi, dankehormatan seseorang terutama masyarakat biasa tetaplah patut untuk dihargai,dihormati, dan dijaga oleh semua orang di Indonesia tidak terkecuali olehwartawan, namun pada saat yang sama wartawan sangat rentan malah seringkalidihadapkan ke muka pengadilan pidana dengan delik pencemaran nama baik danfitnah yang justru upaya hukum tersebut dilakukan oleh para pejabat negaradan/atau aparat penyelenggara negara dan/atau tokoh publik yang kegiatannyabersentuhan dengan kepentingan publik/masyarakat;Bahwa perlu untuk Majelis Mahkamah Konstitusi mengetahui sudahbanyak negara-negara di dunia yang menghapuskan ketentuan penghinaandan/atau pencemaran nama baik ini dalam KUHP negara-negara tersebut, makaijinkan para Pemohon mengutip pendapat Atmakusumah Astraatmadja yangmenyatakan bahwa “Malahan di Ethiopa, pemerintah sudah berpikir lebih majulagi. Dalam upaya memperbarui perundang-undangan tentang pers, denganmengubah kasus pers dari perkara pidana menjadi perkara perdata, Ethiopia tidakakan mengenakan sanksi denda yang berat. Menurut Menteri Informasi Ethiopia,Bereket Simone, “kami percaya bahwa denda yang lebih ringan akan mendorongkebebasan berekspresi.” Selain itu, denda bagi para pelanggar hukum pers hanyaakan menyangkut masalah prosedur, bukan karena isi media pers”;Para Pemohon juga berkehendak untuk mengutip hasil Kesimpulan danRekomendasi Seminar Pengkajian Hukum Nasional 2004 yang difasilitasi olehKomisi Hukum Nasional, sebuah komisi negara yang beranggotakan pakar-pakarhukum Indonesia yang reputasinya telah dikenal dan dihormati oleh masyarakatluas di indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Adapunkesimpulan dan rekomendasi dalam seminar tersebut adalah sebagai berikut:A. Permasalahan1. Hak publik untuk mendapat informasi merupakan hak asasi manusia yangsangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran,memajukan kesejahteraan umum, dan juga mencerdaskan kehidupanbangsa;