14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

18pencipta karya-karya pemikiran kreatif seperti karya jurnalistik, pendapat, atauekspresi;33. Bahwa pandangan yang menganggap penyampaian pendapat, penyampaianekspresi dan karya jurnalistik sebagai kejahatan yang patut dijatuhkan pidanapenjara kini semakin tidak populer sehingga tidak selayaknya dipertahankan.Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa hukuman penjara dipandang tidaksesuai dengan standar internasional tentang kemerdekaan menyatakan pikirandan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers;34. Bahwa menurut pendapat Prof. J.E. Sahetapy, SH, MA sebagaimana dikutipdalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006menyatakan bahwa Pasal V UU Nomor 1 Tahun 1946 merupakan batu pengujitentang relevansi dan raison d’etre pasal-pasal KUHPidana dimaksudmenyatakan “Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagiansekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukanRepublik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi,harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku”;35. Bahwa pemberlakuan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310ayat (1), Pasal 310 ayat (2) KUHP dan Pasal 311 ayat (1) KUHP sudahkehilangan relevansinya dan raison d’etre-nya dalam sebuah negarademokratis yang berdasarkan hukum jika dihadapkan pada Pasal V UU Nomor1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tersebut;36. Bahwa apabila pidana denda yang terdapat dalam KUHP dianggap tidak cukup,aturan tentang Penghinaan dan Pencemaran nama baik juga diatur dalamPasal 1372-1379 KUHPerdata, sehingga penuntutan terhadap penghinaan danpencemaran nama baik dapat dilakukan dalam mekanisme yang disediakandalam KUHPerdata;37. Bahwa tidak seorangpun atau golongan apapun termasuk pemerintah yangsedang berkuasa boleh menafsirkan tentang hak asasi manusia yang dijaminmelalui UUD 1945 sedemikian rupa dalam bentuk usaha atau perbuatanapapun yang bermaksud menghapuskan hak atau kebebasan yang telahdijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu pidana penjara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1)telah menjadi sumber yang mampu membatasi hak dan atau kewenangankonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dihapuskan;