14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

6Undang Pers yang sudah ada. Ia menyerukan, "Gunakan Undang-Undang Persuntuk menyelesaikan persoalan pers; buat apa Undang-Undang Pers dibuatkalau tidak digunakan”. (Atmakusumah Astraatmadja, Dekriminalisasi PersTuntutan Zaman, Harian Umum Kompas, 12 Maret 2005).Selain itu, penting juga para Pemohon sampaikan dalam sidangMahkamah Konstitusi yang terhormat ini, pendapat dari salah satu tokoh di negarayang terletak sebelah perbatasan Republik Indonesia yaitu Kay Rala XananaGusmao, Mantan Presiden Republik Demokrasi Timor Leste (saat ini menjabatsebagai PM Republik Demokrasi Timor Leste) dalam pidato pembukaan di salahsatu seminar di Dili pada 26 Agustus 2003 menyatakan “Bila kita masihmenggunakan KUHP Indonesia, kita harus sama sekali menyingkirkan sifat,substansi yang mencerminkan rezim represif. Tetapi, jika pengadilan kita masihterus menggunakan undang-undang dengan cara seperti yang dulu dilakukan olehIndonesia (di Timor Timur), maka Konstitusi kita tidak lagi akan menjadi pelindungbagi kebebasan-kebebasan dan hak-hak kita.” (Atmakusumah Astraatmadja,Selangkah Lebih Maju dari KUHP, Harian Umum Kompas, 7 Desember 2007).Masyarakat Indonesia melalui Sidang Istimewa MajelisPermusyawaratan Indonesia yang diselenggarakan pada November 1998memutuskan untuk menetapkan suatu dokumen yang bersejarah bagi masyarakatIndonesia yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak AsasiManusia (Bukti P-4) yang dalam alinea keduanya menyatakan “Bahwa hak asasimanusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati,universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untukhidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hakkemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yangoleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnyamanusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibatperkembangan kehidupannya dalam masyarakat”. Sejak saat itu, munculgelombang pengakuan terhadap kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat,kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers yang dinyatakan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Perubahan keduaUUD 1945 yang ditetapkan melalui Sidang Tahunan MPR pada 7 – 18 Agustus2000, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang meratifikasi KovenanInternasional Hak Sipil dan Politik.