14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

399. Pada prinsipnya kebebasan pers haruslah dihadapkan pada batas-batasnilai yang berbeda di masing-masing wilayah ataupun masing-masing orangakibat skala nilai yang cenderung berubah-ubah. Wilayah privasimerupakan suatu hak yang harus dilindungi (privacy right);10. Penjatuhan sanksi hukum pidana berupa hukuman penjara ataupun dendadipandang tidak sesuai dengan standar internasional tentang kebebasanberekspresi dan kebebasan menyatakan pendapat bagi wartawan karenakarya jurnalistiknya; demonstran, atau penceramah dan pembicara dalamdiskusi, atau aktivis advokasi karena ekspresi atau pernyataanpendapatnya. Ada negara yang perundang-undangannya mensyaratkanbahwa penghapusan sanksi pidana tersebut berlaku bagi pers sepanjangkarya jurnalistiknya dibuat dengan niat baik (in good faith) dan demikepentingan umum (public interest). Ada pula yang mensyaratkan bahwapenghapusan sanksi pidana itu tidak berlaku bagi terbitan pers dan penyiarmedia siaran yang “menghasut untuk menimbulkan kebencian atau tindakankekerasan.” Sebagai contoh, beberapa negara (antara lain Togo, Kroasia,Ghana, Uganda, Republik Afrika Tengah, Nederland, dan Timor Lorosae)mengubah ketentuan hukum pidana itu menjadi ketentuan hukum perdata.Beberapa di antaranya mengenakan sanksi denda yang proporsional sesuaidengan kemampuan pihak pembayar denda agar tidak menyulitkankehidupannya atau tidak membangkrutkan perusahaannya. (Kebangkrutanperusahaan pers akibat denda yang sangat besar dimaknakan samadengan pemberedelan melalui proses hukum);11. RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yang saat ini menungguAmpres untuk dibahas di DPR merupakan RUU yang dapat mendorongkebebasan pers. Undang-undang ini penting bagi kesejahteraan kehidupanmasyarakat demokratis, lebih-lebih di negara yang memiliki kecenderungankultur birokrasi yang tertutup dalam pembuatan kebijakan-kebijakan yangsebetulnya imbasnya dirasakan masyarakat;B. Rekomendasi1. Perlu sosialisasi mengenai hak jawab secara terus menerus sehinggamasyarakat lebih memahami mekanisme penyelesaian permasalahanmelalui pers terlebih dahulu dibandingkan dengan penyelesaian melaluipengadilan;