14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

33orang lain dan ada unsur penyebarluasan pernyataan tersebut”, dalam hal iniJ. Satrio menyatakan bahwa “seorang pelacur dibenarkan untuk merasaterhina, karena di depan umum diteriaki sebagai pelacur”; (Bukti P-16)29. Bahwa rumusan delik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, Pasal 316 KUHP, danPasal 207 KUHP bukanlah rumusan delik yang secara tegas menganut asas“lex certa” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsirsepihak apakah suatu pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik ataupencemaran dan/atau fitnah, karena itu hukuman berbentuk pidana penjarasangat berlebihan dan dapat mengganggu hak konstitusional Pemohon IIsebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Perubahan II UUD1945;30. Bahwa penggunaan Pasal 207 KUHP, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 316 KUHPjuga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan terhadap tafsirsepihak apakah suatu penyampaian informasi merupakan kritik ataupencemaran dan/atau fitnah sehingga dapat menghambat kemerdekaan perssebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Perubahan II UUD 1945;31. Bahwa meski Pemohon juga menyadari bahwa kehormatan dan nama baikseseorang tetaplah patut untuk dijaga dan dihormati, sebagaimana diatur dalamPasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (UU Nomor 12Tahun 2005) namun penggunaan perlindungan melalui Pasal 207 KUHP danPasal 316 KUHP terhadap para Pejabat negara atau aparat penyelenggaranegara adalah berlebihan dan sewenang-wenang; (Bukti P-14)32. Bahwa kalimat atau kata akan selalu berkembang oleh karena itu, kalimat ataukata yang dianggap menghina pada masa lalu sangat mungkin tidak lagidianggap menghina pada masa sekarang, begitu pula kalimat atau kata yangdianggap menghina pada masa sekarang sangat mungkin tidak lagi dianggapmenghina di masa depan;33. Bahwa menurut doktrin yang berlaku umum yaitu “power tends to corrupt,absolute power corupt absolutely”, oleh karena itu wajar jika masyarakatmelakukan pengawasan terhadap para pejabat negara dan para aparatpenyelenggara negara agar mereka tidak mudah untuk berlaku dan berbuatsecara sewenang-wenang terhadap kewenangan yang dimiliki dan melekatdalam jabatannya;