14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

3115. Bahwa delik Penghinaan yang dikhususkan pada Pejabat Negara diatur dalamPasal 207 KUHP dan delik penghinaan yang dikhususkan kepada Pejabat yangsedang menjalankan tugasnya diatur dalam Pasal 316 KUHP;16. Bahwa bukan hanya masyarakat namun juga wartawan dan pers yangseringkali berhadapan dengan delik penghinaan ini yang terkadang disebabkanbukan karena kesengajaan yang direncanakan akan tetapi karena kesalahanjurnalistik;17. Bahwa Pasal 207 KUHP berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja di mukaumum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umumyang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahunenam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;18. Bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP berbunyi, “Barang siapa sengaja menyerangkehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yangmaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karenapencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidanadenda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”;19. Bahwa Pasal 316 KUHP berbunyi, “Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasalsebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihinaadalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yangsah”.20. Bahwa terhadap penggunaan Pasal 207 KUHP, Mahkamah Konstitusi telahmenyatakan pendapatnya sebagaimana dikutip dalam Putusan Nomor 013-022/PUU/IV/2006 menyatakan: “Penuntutan terhadap pelaku pelanggaran atasPasal 207 KUHP oleh aparat penyelenggara negara memerlukan penyesuaiandi masa depan sejalan dengan pertimbangan Mahkamah mengenai Pasal 134,Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tersebut di atas”;21. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Pasal 207 dan Pasal 316 KUHP telahnyata-nyata memberikan perlindungan dan perlakuan istimewa terhadapPejabat Negara serta aparat penyelenggara negara dan telah menyingkirkanprinsip persamaan di muka hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1)UUD 1945;22. Bahwa Pemohon berpendapat pemberlakuan Pasal 207 dan Pasal 316 KUHPtelah secara serius mengancam kemerdekaan menyatakan pikiran dan