14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

51memberitakan sesuatu sambil memeras, sehingga tanpa harus dihubungkandengan kode etik, dia dapat “digebuk” (dijerat) dengan pasal-pasal hukum pidana;Ruang lingkup penghinaan di dalam RUU KUHP diperluas yangmencakup penghinaan terhadap orang pribadi (Pasal 530 s.d. Pasal 540),penghinaan terhadap penyelenggara negara yang di dalamnya termasuk tamunegara asing, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap peradilan(contempt of court) yang di dalamnya mengandung contempt of justice. Jadiperluasan penghinaan dalam RUU KUHP dimaksudkan agar instrumen KUHPmenjadi standar instrumen penegakan hukum pidana nasional. Tim perumusKUHP berpendapat bahwa seandainya pasal-pasal yang terkait dengan persdihapuskan, dikhawatirkan profesi yang lain, misalnya dokter mengusulkan jugaagar pasal-pasal pidana yang terkait dalam pelanggaran profesinya, misalnyaPasal 359, dan pasal-pasal pembunuhan lainnya untuk dihapuskan;[2.3.2] Keterangan Tertulis Tim Perumus KUHP Yang Diwakili OlehDr. Mudzakkir, S.H. M.H.A. BERLAKUNYA NORMA HUKUM PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAMKUHPa. Penggunaan terminologi hukum "barang siapa" atau "setiap orang"menunjukkan bahwa hukum pidana berlaku untuk semua perbuatan yangdilakukan siapa saja, dalam konteks hukum adalah subjek hukum (memilikikedudukan yang sama);b. Hukum pidana berlaku terhadap semua perbuatan yang dilakukan oleh subjekhukum hukum pidana, orang dan korporasi;c. Hukum pidana tidak ditujukan kepada orang tertentu atau orang yangmenjalankan profesi tertentu. Jika ditujukan kepada subjek hukum tertentu,norma hukum pidana menyebutkan secara khusus untuk subjek hukumtertentu, karena tindak pidana tersebut secara substantif hanya mungkindilakukan oleh orang tertentu atau terkait dengan suatu profesi tertentu.Ketentuan tersebut sebagai pengecualian dari rumusan tindak pidana yangberlaku untuk umum. Perumusan tidak pidana tertentu tersebut hanyaditujukan untuk perbuatan orang dalam menjalankan profesi tertentu, karenaprofesi tersebut terkait dengan pelanggaran hukum pidana (contoh hakim ataupegawai negeri yang menerima suap, karena larangan untuk melakukanperbuatan tersebut memang ditujukan kepada orang yang menjalankan