14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

4Indonesia: Studi Sosio-legal atas Konstituante 1956-1959”, PT. Intermasa, Jakarta,1990, hal. 245] (Bukti P-3)Meski dukungan dari para pemimpin Indonesia terhadap kemerdekaanmenyatakan pikiran dan pendapat, kebebasan berekspresi dan kemerdekaan perssangat langka, namun penting bagi kita semua untuk mencatat dan menuliskannyakembali setidaknya di sini, di sidang Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini,seperti misalnya:• Liem Koen Hian, Pemimpin Redaksi Sit Tit Po. Dialah orang pertama yangmelempar gagasan untuk menjamin kemerdekaan pers dalam konstitusi dalamrapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).Berikut petikan usulannya: ”Dalam Grondrechten yang diusulkan, supaya yangditetapkan tidak hanya hak bersidang dan berkumpul, tetapi juga hakkemerdekaan buat drukpres, onschenbaarheid van woorden. Kemerdekaanpers diperlukan untuk mengurangi kejelekan-kejelekan masyarakat dannegara”;• RA Kartini, tokoh emansipasi perempuan Indonesia, menyatakan bahwa iaingin mengubah bangsanya melalui pers (Djafar H. Assegaf, ed, Bunga RampaiKomunikasi Pembangunan, Jakarta 1979 dalam Wina Armada, SA, SH, WajahHukum Pidana Pers Jakarta, 1989);• Amir Syarifudin, Menteri Penerangan pertama, dalam pernyataan resmipemerintah RI pada Oktober 1945: ”Pikiran masyarakat umum (public opinion)itulah sendi dasar Pemerintah yang berkedaulatan rakyat. Pers yang tidakmerdeka tidak mungkin menyatakan pikiran masyarakat, [melainkan] hanya[mewakili] pikiran dari beberapa orang berkuasa saja. Maka asas kami ialah:’Pers haroes merdeka’” (Dr. Bachtiar Aly, M.A., “Pers Indonesia MenghadapiTuntutan Zaman”, 14 Oktober 1994);• Mochtar Lubis, Pemimpin Redaksi Harian Indonesia Raya, menyatakan bahwakemerdekaan pers merupakan suatu unsur di dalam peradaban manusia yangmaju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, danjika kemerdekaan pers tak ada, maka martabat manusia jadi hilang (MochtarLubis, Catatan Subversif, Jakarta, 1981 dalam Wina Armada, SA, SH, WajahHukum Pidana Pers Jakarta, 1989);• Mohammad Yunus Yosfiah, Menteri Penerangan di bawah kabinet PresidenB.J. Habibie: Ada dua semangat yang tersirat dalam rancangan undang-