14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

8konstitusional yang telah dijamin dalam UUD 1945 berikut perubahanperubahannyaDASAR PERMOHONANPEMOHON I[2.1.2] KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945, menyatakan“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badanperadilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 junctoPasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finaluntuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, danmemutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;3. Bahwa meski KUHP adalah produk hukum peninggalan pemerintah kolonialHindia Belanda yang berasal dari Wetboek van Strafrecht voor NederlandschIndie (Staatsblad 1915 No 732) namun telah diberikan nyawa hidupnya melaluiUU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto UU No 73Tahun 1958 tentang Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang PeraturanHukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia;4. Bahwa meskipun KUHP tersebut diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945yang menurut Pasal 50 UU MK tidak termasuk undang-undang yang dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 066/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujianPasal 50 UU MK dan UU Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang danIndustri, Pasal 50 UU MK telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak lagimempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian KUHPterhadap UUD 1945;