14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

21Indie (Staatsblad 1915 Nomor 732) namun telah diberikan nyawa hidupnyamelalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan HukumPidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang BerlakunyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana UntukSeluruh Wilayah Republik Indonesia;4. Bahwa meskipun KUHP tersebut diundangkan sebelum Perubahan UUD 1945yang menurut Pasal 50 UU MK tidak termasuk undang-undang yang dapat diujidi Mahkamah Konstitusi namun berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 066/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005 dalam perkara pengujianPasal 50 UU MK dan UU No 1 tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri,Pasal 50 UU MK telah dinyatakan oleh Mahkamah tidak lagi mempunyaikekuatan hukum yang mengikat;5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian KUHPterhadap UUD 1945;6. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materi ini adalah KUHP, makaberdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusiberwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;[2.1.7] KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PeraturanMahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara DalamPerkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, bahwa Pemohon adalahpihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikanoleh berlakunya undang-undang yaitu:a. perorangan warga negara Indonesia;b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuaidengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang diatur dalam undang-undang;c. badan hukum publik atau privat;d. lembaga negara.2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatakan, bahwa ”Yangdimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD1945”;