14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

43massa yang lain dijamin” dan “Negara akan menjamin kebebasan sertaindependensi media massa publik dari kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi.”• AMERIKA SERIKAT awal abad ke-20 (catatan November 2003: 33 dari 50negara bagian tidak memidanakan perkara libel; masih ada 17 negara bagianyang mempertahankan pasal pidana untuk libel);• JEPANG• SRI LANGKA• GEORGIA• BOSNIA-HERZEGOVINARencana dan usul menghapus sanksi pidana penjara dan pasal pencemarannama baik;• MAROKO (Juni 2005)Rencana menghapus pasal UU Pers tentang sanksi hukuman penjara bagiwartawan karena karya jurnalistiknya. Kritik terhadap raja juga akan dilindungidalam perubahan pasal undang-undang ini;• MESIR (23/2/2004)Janji Presiden Hosni Mubarak untuk menghapus sanksi pidana penjara bagikasus pencemaran nama baik (defamation);• FILIPINA (Oktober 2003)Usul tiga anggota parlemen untuk menghapus pasal fitnah atau pencemarannama baik (libel) dari UU Pidana. Para pengusul: Ted Failon dari Leyte danTeodoro L. Locsin, Jr. dari Kota Makati, keduanya mantan praktisi media pers;serta Ronaldo Zamora dari San Juan;• ALBANIA• KOSOVO• RUMANIA• SERBIA-MONTENEGROMahkamah HAM membatalkan vonis Pengadilan Pidana;• Mahkamah Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (Inter-American Court of HumanRights, IACHR) pada 2/7/2004:Membatalkan vonis perkara pencemaran nama baik (defamation) di PengadilanPidana Kosta Rika karena dianggap melanggar Konvensi Amerika tentangHAM. Vonis pengadilan dijatuhkan kepada wartawan Mauricio Herrera Ulloadari surat kabar harian La Nacion;