14/PUU-VI/2008 - Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

3539. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, makatelah jelas, negara Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis,berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hakasasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevanlagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 310 ayat (1),Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP yang menegasi prinsip persamaan di depanhukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat,kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalamRUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonialjuga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip denganPasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207 KUHP. Terlebih lagi, ancamanpidana terhadap pelanggaran Pasal 310 ayat (1), Pasal 316, dan Pasal 207KUHP dengan hukuman pidana penjara dapat dipergunakan untukmenghambat proses demokrasi khususnya akses bagi jabatan-jabatan publikyang mensyaratkan seseorang tidak pernah dihukum karena melakukan tindakpidana;[2.1.9] KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON1. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia telah dirugikanhaknya akibat pidana penjara yang dikenakan terhadap diri Pemohon yangberakibat Pemohon selalu merasa takut, terancam, cemas, dan was-was saathendak menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan dan menyebarluaskaninformasi melalui berbagai saluran dan media yang tersedia baik media utamaseperti media cetak, penyiaran, dan online dan juga media lainnya sepertimailing list, surat elektronik, pesan pendek (SMS), dan blog2. Bahwa akibat pengenaan pidana penjara terhadap Pemohon telahmengakibatkan Pemohon tidak dapat mengaktualisasikan diri dan melakukantugas profesinya sebagai kolumnis/wartawan3. Bahwa Pemohon secara psikologis telah mengalami rasa traumatik yangmendalam dan mengalami ketakutan yang luar biasa untuk menulis opini ataupendapat di suatu media karena status Pemohon yang dinyatakan bersalahberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok, sehingga Pemohon tidak bisaleluasa lagi menuliskan kritik dan/atau opini dan/atau pendapat dari Pemohontentang situasi terkini di Indonesia;