Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASPHS di Sekolah : - oleh guru, dibantu TFM dan tenaga kesehatan5.5.3. Pembangunan Sarana Sanitasi untuk Sekolah- dilaksanakan setelah pencairan dana dari RKM II, dan setelah dilaksanakanpelatihan bagi TKM dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaanpembangunan konstruksi sarana sanitasi.- TFM mendampingi, memberikan bimbingan teknis dan persetujuan terhadapkegiatan yang dilaksanakan.- Sanitasi sekolah mempertimbangkan tipe jamban yang memenuhi syaratkesehatan dan jumlahnya cukup untuk siswa dan guru sesuai dengan standaryang ada di Departemen Pendidikan Nasional.5.5.4. Penyiapan TKM sebagai Badan PengelolaPerubahan tugas dan tanggung jawab TKM yang semula sebagai organisasipelaksana proyek menjadi suatu organisasi yang akan mengoperasikan danmemelihara sarana yang telah terbangun, serta sebagai pihak yang akan melanjutkanusaha-usaha peningkatan kesehatan di masyarakat.Seperti halnya pada TKM, bentuk organisasi Badan Pengelola dapat pula disesuaikandengan kebutuhan masyarakat (apabila ingin berbeda dengan TKM), namun tetapharus mengakomodasi hal-hal yang bisa menunjang kesinambungan proyek.5.5.5. Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Badan PengelolaPeningkatan kapasitas bagi TKM sebagai Badan Pengelola sangat diperlukan dalamrangka menjamin terwujudnya kesinambungan proyek. Untuk itu TFM dan individuatau lembaga terkait baik dari dalam maupun luar desa/ kelurahan perlu terlibat dalampelatihan untuk penguatan Badan Pengelola tersebut.TAHAP PASCA PROYEKPengelolaan Sarana Air, Sanitasi, dan Program Kesehatan oleh Masyarakat1. Pertanggungjawaban pelaksanaan RKM Pertanggungjawaban ini adalah pertanggungjawaban akhir dari TKM tentangpelaksanaan kegiatan dalam RKM dan penggunaan dana. TKM (dibantu aparat desa) harus mengundang masyarakat untuk menyampaikanpertanggungjawaban. TKM harus membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan RKM danLaporan Pertanggungjawaban Dana yang dilengkapi dengan Surat Berita AcaraPertanggungjawaban Dana. Laporan ini disampaikan kepada DPMU dan Tim Koordinator Kabupaten.2. Pengelolaan Aset di Tingkat Masyarakat & Kabupaten/Kota Setelah pertemuan pertanggungjawaban pelaksanaan, dibuat SuratPenyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan (SP4).Pernyataan5-4