Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMASmemberikan, menerima atau meminta/memohon sesuatu barang ataupun jasasehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pejabat yangditugaskan menangani proses pengadaan atau di dalam pengawasanpelaksanaan kontrak.b). "Fraudulent Practice" (tindak penipuan) adalah berarti menyajikan/mengemukakan fakta yang tidak benar sehingga dapat mempengaruhi prosespengadaan atau pelaksanaan kontrak yang mengakibatkan kerugian negarapeminjam (Pernerintah Indonesia), dan termasuk praktek-praktek kolusi antarapeserta lelang (sebelum atau sesudah pemasukan penawaran) antara lainmerencanakan untuk membuat haarga satuan tertentu, tidak kornpetitif danmerugikan Pernerintah dari keuntungan yang dapat diperoleh apabilakompetisi pengadaan dilakukan secara terbuka dan bebas. Karena kondisi"conflid of interest", ini dapat menimbulkan konsekwensi biaya ataupun sanksiadministrasi lainnya, maka harus tertulis dengan jelas pada Kontrak PerjanjianHibahc). “Collusive Practices" (tindak kolusi) adalah suatu pengaturan antara 2(dua) atau lebih penawar, dengan atau tanpa sepengetahuan penggunabarang/jasa yang ditujukan untuk rnenetapkan harga penawaran pada tingkatyang artifisial, dan non-kompetitif.d). “Coercive Practices" (tindak koersif/pemaksaan) adalah tindakanmembahayakan atau mengancarn untuk membahayakan secara langsungatau tidak langsung individu dan atau aset miliknya, dalam rangkamempengaruhi partisipasinya dalam proses pengadaan atau mempengaruhipelaksanaan kontrak.Indikasi adanya pelanggaran tersebut bisa diperoleh dari berbagai sumber,yaitu:a). Pengaduan baik dari internal institusi ybs, pihak yang dirugikan, dan ataumasyarakat;b). Hasil audit BPKP, ataupun audit independen lainnya;c). Temuan Itjen / supervisi / M&E internal Instansi Pelaksana Kegiatan; dand). Temuan dari Bank Dunia, misalnya pada saat melaksanakan missisupervisi, post review, ataupun audit independen.Instansi Pelaksana Kegiatan berkewajiban menindak lanjuti indikasi KKNtersebut, sesuai dengan informasi yang diterima. Sebagai bagian dari internalcontrol system, di tingkat pelaksana Kegiatan, Penanggung Jawab Kegiatan ,dan petugas Monitoring dan Evaluasi berkewajiban untuk membuat laporan6-11