Untitled - Ditjen Cipta Karya - Departemen Pekerjaan Umum

Pedoman Umum PelaksanaanPAMSIMAS4. Memfasilitasi pelatihan masalah administrasi dan keuangan tentangpelaksanaan peraturan yang berlaku dilingkungan IBRD dan Pemerintah RI.5. Menyusun pelaporan realisasi pencairan dana pinjaman secara bulanansesuai dengan permintaan Bank Dunia.6. Monitoring pencairan dan penyerapan dana pinjaman secara terpadu.7. Memfasilitasi semua pimpinan Program dalam penyusunan laporankeuangan sebagai bahan audit BPKP.8. Memfasilitasi tindak lanjut rekomendasi BPKP.9. Memonitor kemajuan pelaksanaan kontrak.10. Setiap triwulan menyiapkan data yang dibutuhkan untuk penyusunan IFRsesuai format yang telah disepakati dengan Bank Dunia, terutama untukFinancial Report/Laporan Keuangan.Kualifikasi Bagian Keuangan:1. Berpengalaman dalam pengelolaan Program berbantuan Luar Negerikhususnya berkaitan dengan dana pinjaman minimal 5 tahun.2. Mengetahui mekanisme dan sistem penganggaran pemerintah.3. Minimal S1 yang diutamakan dari Akuntasi.2.5 Tingkat Desa2.5.1 Pemerintah Desa/KelurahanPemerintah Desa/Kelurahan, dalam hal ini Kepala Desa/Lurah, bertugas untuk:1. Menyelenggarakan Roadshow(sosialisasi dan pembentukanOMS/Pokmas/LKD, KD) dan memfasilitasi musyawarah desa selanjutnya.2. Menjamin terbentuknya OMS/Pokmas/LKD, KPP dan KD melalui forummusyawarah tingkat desa.3. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindaklanjut dari hasil musyawarah desa.4. Mengetahui dan menyetujui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaankegiatan.5. Menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yangdibuat oleh Ketua OMS/Pokmas/LKD. (Apabila kontraktual maka aspek inisepenuhnya menjadi kendali Satker Sementara)6. Memfasilitasi KPP untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan danpengelolaan hasil infrastruktur terbangun.7. Melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepadaTKK dengan diketahui oleh Tim Kecamatan.8. Menerima prasarana hasil kegiatan dari Bupati/Walikota dan meneruskanpengelolaannya kepada masyarakat melalui KPP.2.5.2 Tim Kerja Masyarakat (TKM)Sejalan dengan konsep dan pendekatan Program yang menempatkanmasyarakat sebagai pemilik dan pelaksana kegiatan pembangunan disatu desaatau beberapa desa, maka perlu dibentuk Tim Kerja Masyarakat (TKM) yangterdiri dari anggota masyarakat yang dipilih dari desa bersangkutan secarademokratis dengan memperhatikan kesetaraan jender (gender balance) dalammelaksanakan kegiatan Program. Proses pemilihan serta pembentukan TKMtersebut akan dilakukan selama proses pemberdayaan masyarakat yang dikenal2-20