Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

disebut dengan istilah “pembalakan liar”. Potret pembalakan liar dalam sebagai salahsatu penyebab terjadinya kerusakan hutan dipotret dalam berbagai perspektif. Salahsatunya dengan mencermati jalur peredaran kayu ilegal, seperti yang diindikasikan dalamSiaran Pers Kementerian Kehutanan pada tahun 2005. Catatan Kementerian Kehutananmengungkapkan adanya gap antara laporan ekspor kayu Indonesia dengan catatan yangditerima negara pengimpor hingga lebih dari 1 juta meter kubik 6 . Laporan lainnya,termasuk Laporan Telapak/EIA berjudul “The Last Frontier” pada tahun yang sama salingmenguatkan, dengan menyebutkan setidaknya 3 ratus ribu meter kubik kayu bulatMerbau keluar dari Papua. Sementara analisis yang lain memotret adanya tautan antarakapasitas industri kehutanan dalam negeri. Hasil analisis tahun 2004 antara NRM-MFPdan Bappenas mencatat bahwa 68% kayu yang dikonsumsi oleh industri kehutanan diIndonesia diindikasikan ilegal.Pemerintah sebenarnya juga tidak tinggal diam.Berbagai operasi penegakan hukumsebenarnya telah dilakukan dan dilaksanakan secara intensif setidaknya sejak tahun 2000.Operasi pada tahun 2004, 2005 berbagai operasi dan Instruksi Presiden kemudiandikeluarkan. Dimulai pada 5 Maret 2005, Operasi Hutan Lestari II dengan anggaran 12milyar rupiah berhasil menyita 400 ribu meter kubik kayu dengan 186 tersangka. Padatahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi PresidenNomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di KawasanHutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Instruksi inimemerintahkan 13 kementerian dan lembaga maupun Pemerintah Daerah untuk terlibataktif dalam pemberantasan penebangan kayu secara ilegal. Secara khusus pulamemberikan instruksi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepala KepolisianRepublik Indonesia dan Jaksa Agung untuk menindak tegas dan berat terhadap pelakutindak pidana kejahatan kehutanan.Tabel 2. Operasi Penegakan Hukum Kehutanan 7No Tahun Nama Operasi1 1985 Tim Koordinasi Pengamanan Hutan (TKPH) dan Tim Khusus Kehutanan2 1995 Tim Pengamanan Hutan Terpadu3 2000 Tim Penanganan Penebangan Liar dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal (TP2LPHHI)4 2001 Wanalaga dan Wanabahari5 2002 Wanalaga dan Wanabahari (lanjutan)6 2003 Wanalaga I Kalbar dan Wanalaga II Kaltim6 Lihat Siaran Pers Departemen Kehutanan, Agustus 2005, “Penyelundupan Kayu dari Indonesia SangatMemprihatinkan”. Dalam rilis tersebut disebutkan bahw pada tahun 2000 tercatat misalnya ekspor kayuIndonesia mencapai 10.700 meter kubik, sementara angka yang dicatat oleh negara pengimpor jauh hinggamencapai 1,4 juta meter kubik.7 Sumber ICW, 2012, dikutip dari Kementerian Kehutanan, 2012.10