Public Review RUU P2H 22 April 2013.pdf - Elsam

BAGIAN PERTAMAPENDAHULUANA. PENGANTARKomisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat (Komisi IV DPR) bersama dengan mitra kerjadari pemerintah - dalam hal ini Kementerian Kehutanan – sejak tahun 2011 lalu mulaiintensif membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang PemberantasanPerusakan Hutan (RUU P2H).Sebagaimana tercantum dalam naskah RUU P2H, salah satu pertimbangan lahirnyaregulasi adalah “bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan luar biasa, terorganisasi,dan transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancamkelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan danpemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasanhukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.”Cikal bakal lahirnya RUU P2H sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 2003 lalu melaluiinisiatif pemerintah dalam mendorong lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemberantasan Illegal Logging. Inisiatif Perppu tersebut padaperkembangannya gagal direalisasikan, namun pada tahun 2005, Presiden SusiloBambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang PemberantasanPenebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredaraannya di Seluruh WilayahRI.Inpres ini ditujukan kepada beberapa menteri, pejabat tinggi setingkat menteri, 1 paragubernur dan para bupati/walikota. Inpres tersebut memerintahkan kepada para pejabatterkait untuk melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Indonesia, melalui penindakanterhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan illegal logging.Secara khusus Inpres No. 4 Tahun 2005 memerintahkan kepada Kapolri dan Jaksa Agunguntuk menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatanpenebangan kayu secara ilegal, melakukan tuntutan yang tegas dan berat terhadappelaku tindak pidana di bidang kehutanan berdasarkan semua peraturan perundangundanganyang berlaku.Instruksi lainnya adalah mempercepat proses penyelesaian perkara tindak pidana yangberhubungan dengan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya pada setiap1Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri terdiri dari : Menteri Koordinator Bidang Politik danKeamanan; Menteri Kehutanan; Menteri Keuangan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Perhubungan; MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Luar Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Perindustrian; MenteriPerdagangan; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Lingkungan Hidup; Jaksa Agung; Kapolri;Panglima TNI; Kepala Badan Intelijen.5